Mandatori B50 Berpotensi Bantu Rupiah dan Neraca Dagang Tanpa Bebani APBN

Penerapan mandatori B50 dinilai ekonom dapat menopang nilai tukar rupiah dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik.

Penerapan mandatori biodiesel B50 di Indonesia berpotensi besar untuk memberikan dampak positif pada stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu menopang pergerakan nilai tukar rupiah dan memperbaiki neraca perdagangan.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa B50 dapat mencapai tujuan tersebut tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan. Namun, Josua menekankan bahwa syarat utama agar skema ini terwujud adalah tata kelola kebijakan yang baik dan disiplin dalam implementasinya.

Jika tata kelola berjalan optimal, B50 tidak hanya akan mengurangi ketergantungan impor solar, tetapi juga berpotensi menghemat devisa negara secara signifikan. Hal ini menjadi krusial di tengah kondisi rupiah yang masih lemah dan harga minyak global yang rentan mengalami kenaikan.

Manfaat Makro dan Potensi Penghematan Devisa

Secara makro, implementasi B50 membawa potensi manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia. Kebijakan ini secara langsung bertujuan untuk mengurangi kebutuhan impor solar, yang merupakan salah satu komoditas penyumbang defisit neraca perdagangan.

Pengurangan impor solar sangat penting, terutama saat nilai tukar rupiah sedang melemah dan harga minyak mentah global menunjukkan volatilitas. Potensi penghematan devisa dari kebijakan ini diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan tambahan biaya langsung yang harus ditanggung pemerintah.

Kondisi ini akan sangat menguntungkan apabila harga minyak dunia berada pada level tinggi, sementara rupiah cenderung lemah, dan harga minyak sawit mentah (CPO) tidak mengalami lonjakan harga yang terlalu tajam. Dengan demikian, B50 dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi eksternal.

Tantangan dan Risiko Implementasi B50

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan B50 juga tidak lepas dari sejumlah tantangan dan risiko yang perlu diwaspadai. Josua Pardede mengingatkan bahwa perhitungan manfaat akan berubah drastis jika harga CPO mengalami kenaikan tajam, sementara harga minyak dunia justru menurun.

Dalam skenario tersebut, biaya campuran biodiesel bisa menjadi lebih mahal dibandingkan solar impor, yang pada akhirnya akan membebani pemerintah atau badan pengelola dana sawit untuk menanggung selisihnya. Selain itu, terdapat risiko kenaikan kebutuhan sawit untuk energi yang dapat menekan pasokan minyak goreng atau bahan pangan berbasis sawit.

Hal ini dapat terjadi jika tata kelola pasokan sawit tidak kuat dan disiplin. Oleh karena itu, Josua menekankan bahwa implementasi B50 akan menguntungkan hanya jika dijalankan dengan disiplin ketat pada aspek pasokan, harga, dan pendanaan.

Implikasi Fiskal dan Rekomendasi Kebijakan

Implikasi B50 terhadap APBN bersifat campuran, membawa keuntungan sekaligus risiko fiskal. Di satu sisi, B50 dapat membantu mengurangi tekanan impor migas dan menahan kebutuhan devisa, sehingga mendukung penguatan rupiah.

Hal ini sangat relevan mengingat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 berbalik defisit sebesar 1,16 miliar dolar AS setelah lebih dari enam tahun surplus, terutama karena pertumbuhan impor yang tinggi dan peningkatan impor migas akibat harga energi global. Dengan demikian, B50 dapat berfungsi sebagai bantalan bagi neraca eksternal dan mengurangi tekanan tidak langsung terhadap subsidi energi.

Di sisi lain, B50 juga berpotensi membawa risiko fiskal. Jika harga jual BBM tidak dinaikkan seiring dengan biaya produksi, selisih biaya harus ditanggung oleh badan usaha, dana sawit, atau pada akhirnya pemerintah melalui kompensasi dan subsidi, yang dapat mempersempit ruang fiskal APBN. Oleh karena itu, Josua merekomendasikan pemerintah untuk membuat perhitungan terbuka mengenai manfaat bersih B50.

Sumber: AntaraNews