Prabowo Targetkan Restrukturisasi BUMN, Pangkas Jumlah Perusahaan Jadi 250 untuk Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Prabowo Targetkan Restrukturisasi BUMN, Pangkas Jumlah Perusahaan Jadi 250 untuk Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan Prabowo pangkas BUMN ini diharapkan rampung dalam dua tahun. (AntaraNews)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan perusahaan-perusahaan milik negara. Target ambisius ini diumumkan dalam acara penting di Jakarta.

Presiden Prabowo menargetkan pengurangan jumlah BUMN dari lebih dari seribu perusahaan menjadi sekitar 250 saja. Proses perampingan ini diharapkan selesai dalam dua tahun ke depan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola BUMN yang lebih baik.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo pada penutupan Lokakarya Nasional Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2026 di Jakarta pada Minggu. Ia menekankan perlunya rasionalisasi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Pemerintah telah memulai pembersihan dan restrukturisasi BUMN sejak saat ini.

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan pembersihan dan restrukturisasi di lingkungan BUMN. Dari sekitar seribu BUMN yang ada, lebih dari 200 perusahaan telah dibubarkan untuk tujuan efisiensi.

Target akhir adalah menyisakan sekitar 250 BUMN saja, yang berarti lebih dari 750 perusahaan akan ditutup sebagai bagian dari proses restrukturisasi ini. Prabowo meyakini bahwa jumlah BUMN yang terlalu banyak telah menimbulkan beban organisasi yang tinggi. Beban ini mencakup direksi hingga komisaris di setiap perusahaan.

Kondisi ini menyebabkan banyak BUMN tidak menguntungkan, bahkan hanya untuk menutupi biaya operasional. Presiden Prabowo menganggap situasi ini tidak konsisten dengan upaya peningkatan efisiensi manajemen BUMN. Oleh karena itu, Restrukturisasi BUMN Prabowo menjadi prioritas utama.

“750 Direksi, dikalikan empat atau lima, dan 750 Komisaris dikalikan 10. Bagaimana biaya overhead-nya, bagaimana gaji mereka, Bapak-bapak? Ini semua uang rakyat. Perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, mereka hanya membayar overhead,” tegas Prabowo.

Prabowo mendesak agar proses restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan dengan cepat. Tujuannya adalah menjadikan BUMN lebih efisien, transparan, dan selaras dengan kepentingan rakyat dalam dua tahun ke depan. Ini adalah bagian integral dari visi pemerintah untuk BUMN yang lebih baik.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menanggapi usulan akademisi mengenai alokasi sebagian keuntungan BUMN untuk penelitian dan inovasi. Prabowo menilai usulan tersebut baik, namun menekankan pentingnya memastikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan terlebih dahulu.

“Ini adalah saran yang bagus. Namun, apakah mereka menghasilkan keuntungan? Sekarang mereka mulai (menghasilkan keuntungan). Dengan Danantara, kita sudah mulai menghasilkan keuntungan tahun ini,” ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kinerja BUMN.

Fokus pada profitabilitas menjadi kunci sebelum mengalokasikan dana untuk pengembangan lebih lanjut. Restrukturisasi BUMN Prabowo diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan berkelanjutan. Ini juga akan memastikan bahwa BUMN benar-benar memberikan kontribusi maksimal bagi negara dan masyarakat.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi