Tata Kelola Bumn

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) berkomitmen memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Simak strategi BP BUMN dalam mewujudkan visi ini.

KPK Ingatkan Antam untuk berhati-hati dalam pembelian hasil tambang rakyat. Langkah ini penting guna mencegah ketidakadilan ekonomi dan potensi penyimpangan di sektor pertambangan yang kompleks.

Anggota DPR RI menyoroti potensi efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dari Perampingan BUMN melalui penataan klaster bisnis dan streamlining entitas, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.