Tata Kelola BUMN

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan rasionalisasi jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi dan transparansi. Kebijakan Prabowo pangkas BUMN ini diharapkan rampung dalam dua tahun.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 untuk mencetak calon pemimpin BUMN yang profesional dan berintegritas, menjawab tantangan global.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan subsidi BUMN pada tahun 2025, ditandai dengan menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi. Hal ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas keuangan negara.

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) berkomitmen memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dan sosial, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Simak strategi BP BUMN dalam mewujudkan visi ini.

KPK Ingatkan Antam untuk berhati-hati dalam pembelian hasil tambang rakyat. Langkah ini penting guna mencegah ketidakadilan ekonomi dan potensi penyimpangan di sektor pertambangan yang kompleks.

Anggota DPR RI menyoroti potensi efisiensi hingga Rp50 triliun per tahun dari Perampingan BUMN melalui penataan klaster bisnis dan streamlining entitas, tanpa adanya pemutusan hubungan kerja.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya pembenahan direksi BUMN secara menyeluruh menyusul kinerja yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara dan praktik tidak jujur, memicu pertanyaan tentang masa depan tata kelola perusahaan pelat merah.

RUU BUMN menyepakati penghapusan Kementerian BUMN pada September 2025. Simak alasan di balik Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan dan dampaknya.

Fraksi PKB DPR RI mendesak implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Revisi UU BUMN, memastikan pengelolaan perusahaan negara berorientasi pada kemakmuran rakyat dan menghindari penyalahgunaan.

Penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih.