Ketua Banggar Sarankan Program Tidak Mendesak Ditunda, Kecuali MBG Tidak Bisa Ditawar

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.

DPR memberikan perhatian serius terhadap situasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang terpengaruh oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Ketegangan ini menyebabkan lonjakan harga Minyak Mentah Indonesia (ICP), yang selanjutnya berdampak pada struktur APBN. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, merekomendasikan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penajaman program-program prioritas, baik yang mendesak maupun yang tidak mendesak.

Menurut Said Abdullah, program-program yang dianggap prioritas seperti pembangunan jalan tol dapat ditunda jika tidak mendesak. "Program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan tahun jamak," ungkapnya saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026). Selain itu, ia juga menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bisa diterapkan dengan pendekatan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa MBG termasuk dalam klaster anggaran pendidikan yang wajib dilaksanakan, sedangkan Koperasi Desa tidak mendesak untuk segera dilaksanakan.

"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," tegasnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan proyek infrastruktur yang tidak mendesak, seperti pembangunan jalan tol. "Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga," sambungnya.

Subsidi energi kini menjadi perhatian utama

Said juga menekankan perlunya penajaman dalam subsidi energi. Hal ini menjadi perhatian karena subsidi yang ada saat ini masih dianggap kurang tepat sasaran. Subsidi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atas dan industri dapat berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda. Kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Padahal kita tahu bersama, itu adalah berdasarkan undang-undang harus tertutup. Tapi dijual terbuka," ujar Said.

Lebih lanjut, Said menyoroti bahwa saat ini belum ada sistem yang efektif untuk mendata penerima subsidi. "Belum ada sistem, hanya berdasarkan DTSEN Data Terpadu Sosial Ekonomi. Seharusnya pakai fingerprint saja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin paling sekitar 5,5 maksimal," tutupnya. Dengan demikian, penting untuk memperbaiki sistem agar subsidi dapat tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

APBN perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah diminta untuk segera mengambil langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat. Hal ini terjadi di tengah memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah menyebabkan harga minyak dunia menembus di atas USD 100 per barel sejak Minggu (8/3/2026). Pada saat bersamaan, tekanan global juga terlihat dari penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat nilai tukar rupiah jatuh ke level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).

Menurut Anggota Komisi IV DPR M Sarmuji, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar. "Lonjakan harga minyak dunia di atas USD100 per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi," ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, Sarmuji mengingatkan bahwa penguatan dolar AS juga membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah. "Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah," katanya.

Dia meminta Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut. "Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi," katanya.

Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi, mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional. "Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan," tegas Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.