Ketua Banggar DPR Usul Reformasi Subsidi Energi, Minta Pemutakhiran Data dan Pakai Sistem Biometrik
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan harga BBM dan elpiji tetap stabil di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Menurutnya, keputusan tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini masih berada dalam tekanan.
“Saya mengapresiasi langkah ini, sebab di saat daya beli masyarakat sedang turun, menaikkan harga BBM akan makin memberi beban ke rakyat,” ujar Said dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).
Meski mengapresiasi kebijakan pemerintah, Said mengingatkan bahwa langkah menahan harga energi harus diikuti dengan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Langkah ini harus dilanjutkan dengan reformasi kebijakan subsidi,” kata politisi PDIP.
Ia menilai subsidi khususnya elpiji, seharusnya difokuskan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yakni 40 persen terbawah atau hingga desil 6. Kelompok tersebut mencakup pelaku usaha mikro, nelayan kecil, petani, serta buruh tani.
“Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah,” jelasnya.
Usul Pemutakhiran Data dan Sistem Biometrik
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh. Selain itu, ia juga mendorong penggunaan sistem biometrik guna mencegah potensi penyimpangan, seperti model yang telah diterapkan di India.
“Keunggulan sistem ini sulit dimanipulasi, sebab subsidi tidak diberikan dalam bentuk uang tunai,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem tersebut akan membantu pemerintah menekan beban subsidi.
“Sehingga beban subsidi akan berkurang,” kata Said.
Validasi Ulang Subsidi BBM
Pada sektor BBM, Said mengusulkan agar PT Pertamina melakukan validasi ulang data pengguna subsidi melalui pencocokan dengan data STNK yang dimiliki kepolisian. Ia juga menegaskan perlunya pembatasan penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan tertentu.
“Kendaraan roda empat harus dilarang menggunakan solar subsidi dan pertalite,” tegasnya.
Subsidi Listrik Juga Perlu Dikoreksi
Tak hanya BBM dan LPG, Said menilai subsidi listrik juga perlu dievaluasi agar tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang lebih mampu.
“Mereka yang lebih sejahtera diminta untuk keluar dari penggunaan daya 900 VA ke bawah,” ujarnya.
Menurut Said, reformasi subsidi yang dilakukan lebih awal akan memberi ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah untuk menghadapi potensi gejolak harga minyak dunia.
“Bila kita bisa melakukan langkah reformasi lebih awal, dikemudian hari pemerintah akan lebih memiliki ruang fiskal menghadapi oil shock,” pungkasnya.