Banggar DPR Tolak Usulan BBM Subsidi Dikurangi

Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, Said mengusulkan adanya pembaruan data penerima manfaat secara menyeluruh.

Hendaknya pemerintah segera mengubah kebijakan subsidi energi. Subsidi LPG sebaiknya diarahkan kepada 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah menunda program yang belum mendesak dan memperketat subsidi guna menjaga APBN 2026 di tengah kenaikan ICP.

Pakar energi Unpad menilai skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih ideal untuk menggantikan subsidi LPG, namun akurasi data penerima menjadi krusial. Simak detailnya!

Kebijakan ini bertujuan agar subsidi LPG tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Dia menyadari jika keputusan itu bakal menuai keributan lagi. Namun, Bahlil mengaku pantang mundur sebagai orang Timur.

Bahlil mendapati jika penyaluran stok LPG perlahan sudah mulai membaik, dan tidak terjadi lagi kelangkaan.

Masyarakat di sejumlah daerah mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas 3Kg.

Kementerian ESDM menegaskan Harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Bahlil memastikan bahwa kas negara masih kuat untuk menjaga agar harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 nanti.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita satu unit kendaraan modifikasi, enam galon berisi solar subsidi dengan total sekitar 180 liter.

Modus pelaku yang dilakukan dengan melakukan pembelian bio solar dan pertalite di SPBU nantinya untuk dijual kembali ke sektor industri.

BPH Migas memastikan ketersediaan dan penyaluran Stok BBM Jawa Barat aman setelah pemantauan di Garut, Pangandaran, dan Banjar, sekaligus mengawal distribusi subsidi agar tepat sasaran, mencegah panic buying.

Pemutakhiran data merupakan langkah strategis untuk memastikan penggunaan QR Code dan kuota BBM subsidi sesuai dengan kepemilikan kendaraan yang sah.

Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif, dan pembenahan ekosistemnya, agar investasi pada sektor sektor ini tumbuh lebih ekspansif.

Untuk memastikan kesehatan fiskal tetap terjaga, Said mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi terhadap belanja negara yang dianggap tidak mendesak.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, meski ada wacana pelebaran defisit oleh Menkeu.

Said berharap setiap opsi kebijakan ekonomi didahului oleh kajian komprehensif dengan melibatkan para ekonom dan kalangan akademisi.

Said menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal tanpa melanggar batas defisit APBN yang telah diatur dalam undang-undang.

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.