Jaga Ketahanan Fiskal, Said Abdullah Desak Pemerintah Stop Kompensasi Listrik Orang Kaya dan Industri

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah menghentikan pemberian kompensasi listrik bagi sektor industri dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan fiskal negara di tengah tekanan geopolitik global serta potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Said, dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan dan berpotensi menekan sektor riil, pemerintah harus memiliki sensitivitas tinggi dalam mengelola APBN agar tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan.

"Saya mengimbau pemerintah, minta supaya kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri stop. Stop deh jangan diteruskan," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan istilah dan perlakuan dalam postur anggaran negara antara masyarakat miskin dan kelompok mampu. Menurutnya, penggunaan istilah "kompensasi" bagi kelompok kaya dan "subsidi" bagi masyarakat miskin mencerminkan ketidakadilan yang tidak semestinya dipertahankan.

"Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Dari sejak awalnya sudah rasis. Itu yang tidak boleh kita lakukan," tegasnya.

Said optimistis, penghentian kompensasi listrik untuk kelompok mampu dan sektor industri dapat membantu menjaga defisit APBN tetap berada pada level aman, yakni di bawah 3 persen. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Meski demikian, ia menegaskan kalangan menengah tetap perlu mendapatkan insentif agar daya beli tidak melemah.

"Tapi untuk (kalangan) menengah, kompensasi tetap dong… masa bagian menengah ini tidak kita kasih insentif, kan tidak mungkin," jelasnya.

Selain usulan penghentian kompensasi bagi kelompok mampu, Said juga menawarkan empat langkah strategis tambahan yang dapat ditempuh pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal.

Pertama, melakukan realokasi belanja dengan menyesuaikan pos-pos prioritas yang dinilai belum mendesak. Kedua, memperkuat bauran kebijakan fiskal dan moneter melalui kerja sama erat antara pemerintah dan Bank Indonesia guna menjaga inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Ketiga, memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur. Saat ini, SAL Indonesia tercatat sebesar Rp370 triliun. Keempat, mengoptimalkan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp67 triliun, apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan serangkaian langkah tersebut, Said meyakini pemerintah dapat menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.