Pakar Unpad: Skema BLT Ideal Gantikan Subsidi LPG, Akurasi Data Kunci Utama

Pakar energi Unpad menilai skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih ideal untuk menggantikan subsidi LPG, namun akurasi data penerima menjadi krusial. Simak detailnya!

Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengemukakan bahwa skema Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah solusi ideal untuk menggantikan subsidi LPG saat ini. Pendapat ini disampaikan Yayan di Jakarta pada Jumat, 23 Januari. Skema BLT dinilai mampu mengurangi kemiskinan dan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan subsidi dalam bentuk barang.

Menurut Yayan, implementasi BLT akan efektif jika pemerintah mampu memastikan akurasi data penerima bantuan. Hal ini menjadi kunci utama keberhasilan program penggantian skema subsidi tersebut. Tanpa data yang tepat, tujuan penyaluran bantuan mungkin tidak tercapai secara optimal.

Pergeseran dari subsidi barang ke BLT memerlukan peta jalan yang jelas dan bertahap. Pemerintah juga perlu memetakan sistem rantai pasok LPG saat ini sebagai dasar penyusunan strategi. Tahapan ini penting untuk menghindari gejolak di masyarakat.

Pentingnya Akurasi Data dalam Implementasi BLT Gantikan Subsidi LPG

Yayan Satyakti menekankan bahwa akurasi data target penerima adalah fondasi utama keberhasilan penerapan BLT. Tanpa data yang valid dan mutakhir, potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan pemutakhiran data sebelum melakukan perubahan skema subsidi secara menyeluruh.

Peta jalan yang ideal untuk transisi ini dimulai dengan peningkatan akurasi data penerima BLT. Setelah data dipastikan akurat, barulah subsidi LPG dalam bentuk barang dapat diubah menjadi BLT secara bertahap. Proses ini akan meminimalkan gejolak di masyarakat dan memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain itu, pemerintah juga dianjurkan untuk menganalisis secara mendalam sistem rantai pasok LPG yang ada saat ini. Pemetaan ini penting untuk memahami dinamika distribusi dan mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin muncul selama masa transisi. Pendekatan bertahap ini akan mencegah "shock" ekonomi di masyarakat, mengingat belum adanya sistem alternatif untuk gas memasak.

Tantangan Distribusi LPG 3 Kg dan Regulasi Baru

Pemerintah sebelumnya telah berupaya memperbaiki tata kelola LPG subsidi, termasuk kebijakan penjualan LPG 3 kg hanya di pangkalan mulai 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini sempat menimbulkan masalah serius seperti penumpukan antrean dan kesulitan bagi pengecer untuk berjualan. Kejadian ini menunjukkan sensitivitas masyarakat terhadap perubahan skema distribusi.

Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian ESDM untuk kembali memperbolehkan pengecer menjual LPG 3 kg. Presiden juga menginstruksikan penertiban harga secara parsial guna menstabilkan kondisi di lapangan. Yayan menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan harus dilakukan secara bertahap dan tidak mendadak.

Kementerian ESDM sendiri sedang menyiapkan regulasi baru berupa peraturan presiden (perpres) untuk mengatur pembelian LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa aturan yang ada saat ini belum secara spesifik membatasi kelompok masyarakat yang berhak menggunakan tabung LPG tersebut.

Perpres Baru dan Penjualan LPG 3 Kg yang Tepat Sasaran

Perpres yang sedang digodok oleh Kementerian ESDM tidak hanya akan mengatur mengenai desil penerima subsidi, tetapi juga akan mencakup mekanisme penjualan LPG 3 kg. Jika sebelumnya aturan hanya sampai di pangkalan, perpres terbaru nanti akan mengatur hingga subpangkalan atau pengecer. Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan distribusi sekaligus memastikan ketepatan sasaran.

Laode Sulaeman menjelaskan bahwa status perpres tersebut saat ini sudah selesai dan hanya membutuhkan harmonisasi. Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi baru ini selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya perpres ini, diharapkan tata kelola distribusi LPG 3 kg akan menjadi lebih terstruktur dan efektif.

Penerapan kebijakan yang mengatur BLT menggantikan subsidi LPG secara bertahap ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara langsung, sementara pemerintah dapat mengelola anggaran subsidi dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Sumber: AntaraNews