Ekonom Dukung Transisi Kompor Listrik, Solusi Kurangi Beban Subsidi LPG Impor
Sejumlah ekonom menyuarakan dukungan terhadap transisi kompor listrik sebagai langkah strategis untuk mengurangi beban subsidi LPG impor yang kian membengkak di tengah gejolak harga minyak dunia.
Para ahli ekonomi memberikan dukungan penuh terhadap upaya transisi dari kompor gas LPG menuju kompor listrik. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan beban subsidi LPG yang terus meningkat, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia imbas konflik global antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, menegaskan bahwa kompor listrik sangat penting karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor LPG, sekitar 75-80 persen dari total kebutuhan. Ketergantungan ini menjadikan LPG sebagai beban subsidi yang semakin besar bagi anggaran negara.
Senada dengan Putra, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyoroti bahwa biaya transisi menuju kompor listrik akan jauh lebih murah dibandingkan dengan dana yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG. Harga LPG yang sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, seperti Brent (ICE) yang kini di atas 100 dolar AS per barel, menjadi alasan utama perlunya perubahan ini.
Mengurangi Beban Subsidi LPG Impor
Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG mencapai 75 hingga 80 persen, menjadikannya rentan terhadap fluktuasi harga minyak mentah global. Putra Adhiguna menekankan bahwa kondisi ini telah membebani anggaran negara secara berlebihan, sehingga transisi ke kompor listrik menjadi solusi yang mendesak.
Menurut Putra, perhitungan dari PT PLN (Persero) mengklaim bahwa biaya memasak menggunakan kompor listrik bisa lebih hemat sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan dengan penggunaan LPG. Penghematan ini tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga mengurangi tekanan pada keuangan negara.
Anggaran yang tidak mencukupi untuk subsidi LPG harus disandingkan dengan beban subsidi yang sudah melebihi kewajaran. Oleh karena itu, peralihan ke kompor listrik dapat menjadi jalan utama untuk mengatasi masalah ini, terutama di daerah dengan jaringan listrik yang memadai.
Strategi Implementasi Transisi Energi Rumah Tangga
Putra Adhiguna menyarankan agar solusi energi untuk rumah tangga diterapkan secara regional, bukan nasional, untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Untuk wilayah perkotaan, pengembangan jaringan gas (jargas) dinilai lebih menjanjikan dan kuat.
Sementara itu, bagi daerah yang memiliki jaringan listrik memadai namun belum termasuk dalam peta jalan pembangunan jargas, transisi kompor gas ke kompor listrik menjadi pilihan utama. Pendekatan regional ini memungkinkan adaptasi solusi yang paling sesuai dengan infrastruktur dan kebutuhan lokal.
Penting untuk belajar dari program kompor listrik dan pemasak nasi (rice cooker) sebelumnya guna memastikan kesiapan masyarakat, baik dari sisi ketersediaan peralatan maupun kesiapan jaringan listrik. Antisipasi terhadap potensi gangguan dari pihak yang merasa dirugikan oleh transisi ini juga harus dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional dalam kemandirian energi.
Dukungan Legislatif dan Tantangan ke Depan
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap percepatan elektrifikasi di berbagai sektor, termasuk transportasi, industri, dan penggunaan kompor listrik untuk memasak. Ia melihat transisi ini sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor yang harganya berfluktuasi seiring harga minyak mentah global.
Meskipun demikian, transisi kompor listrik pernah menghadapi hambatan. Pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Pembatalan ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Putra Adhiguna mengingatkan agar politik-politik kecil tidak menghalangi kepentingan nasional untuk mencapai kemandirian energi. Perubahan menuju kompor listrik tentu akan mengusik rantai pemasok yang sebelumnya ada, sehingga perlu strategi mitigasi yang matang.
Sumber: AntaraNews