LIVE

Kemenkeu: Harga BBM Subsidi Bisa Naik Jika Tekanan Minyak Dunia Lampaui APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan kenaikan harga BBM Subsidi jika gejolak harga minyak dunia terus menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memicu pertanyaan tentang stabilitas fiskal.

harga bbm subsidi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan kenaikan harga BBM Subsidi jika gejolak harga minyak dunia terus menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memicu pertanyaan tentang stabilitas fiskal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan kenaikan harga BBM Subsidi jika gejolak harga minyak dunia terus menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memicu pertanyaan tentang stabilitas fiskal. (AntaraNews)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi mengalami kenaikan. Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (7/3) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia yang dapat melampaui kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjadi opsi terakhir jika anggaran negara tidak lagi mampu menahan tekanan. "Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain, kami berbagi dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan BBM," kata Purbaya dalam taklimat media.

Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut baru akan dipertimbangkan apabila APBN benar-benar tidak sanggup lagi mengimbangi gejolak harga minyak global yang terus meningkat.

Ancaman Defisit APBN Akibat Lonjakan Harga Minyak

Perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan potensi defisit APBN dapat mencapai 3,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Skenario ini terjadi bila harga minyak bertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun tanpa adanya intervensi pemerintah.

Meskipun demikian, Purbaya memastikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah mitigasi. Tujuannya untuk mencegah tekanan harga minyak dunia memperlebar defisit APBN yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Lonjakan harga minyak dunia saat ini dipicu oleh konflik di Timur Tengah, khususnya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Harga Brent naik 4,93 persen menjadi 85,41 dolar AS per barel, sementara US WTI melonjak 8,51 persen mencapai 81,01 dolar AS per barel, jauh lebih tinggi dari rata-rata Januari 2026.

Opsi Mitigasi Selain Kenaikan Harga BBM

Selain penyesuaian harga BBM Subsidi, pemerintah juga mempertimbangkan opsi realokasi belanja negara sebagai langkah mitigasi. Sejumlah anggaran program yang memiliki tingkat urgensi rendah dapat digeser untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fiskal negara.

Purbaya mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki ruang untuk realokasi anggaran. Pergeseran ini tidak akan mengganggu fungsi inti program dalam penyediaan makanan, melainkan pada kegiatan pendukung.

"MBG programnya bagus, tapi kami ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan, misalnya beli motor," ujar Menkeu, menekankan prioritas pada belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Optimisme Pemerintah Hadapi Gejolak Harga Minyak

Purbaya mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi tekanan harga minyak dunia yang lebih besar di masa lalu. Kala itu, harga minyak sempat mencapai rekor sekitar 150 dolar AS per barel, namun perekonomian nasional tetap mampu bertahan.

Dengan pengalaman tersebut, Purbaya optimistis bahwa fase lonjakan harga minyak kali ini juga bisa dilalui. "Kita dulu pernah melewati keadaan dimana harga minyak sampai 150 dolar AS per barel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi, kita punya pengalaman," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Mereka juga memastikan stok masih aman di tengah dinamika konflik Timur Tengah, terutama menjelang perayaan Idul Fitri.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Hakim Tolak Permintaan Jaksa Bebankan Rp 4,8 Triliun ke Nadiem

{{caption}}
Pramono Minta Senayan City dan Plaza Senayan Terhubung Terowongan Bawah Tanah

{{caption}}
Hakim Minta Kejagung Usut Kenaikan Harta Nadiem Lewat TPPU

{{caption}}
Makna Mawar Kuning di Sidang Nadiem

{{caption}}
OTT KPK di Kuansing Diduga Terkait Jual Beli Jabatan

{{caption}}
KPK Amankan 10 Orang dalam OTT di Kuantan Singingi

Topik Terkait
{{caption}}
Harga Minyak Melonjak Dinilai Jadi Biang Kerok Rupiah Tembus Rp 17.300 per USD

Kenaikan harga energi global ini tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga merembet ke kondisi fiskal dan stabilitas nilai tukar.

Rupiah Anjlok
{{caption}}
Resiliensi APBN Indonesia Diuji di Tengah Gejolak Harga Energi Global

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan resiliensi, namun tekanan fiskal meningkat akibat lonjakan harga energi global. Simak analisis lengkapnya di sini.

Resiliensi APBN
{{caption}}
FOTO: Menkeu Purbaya Pastikan BBM Bersubsidi Tidak Naik Hingga Akhir Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun, Senin (06/04/2026).

Berita Trending
{{caption}}
Kemenkeu Jamin Defisit APBN Tetap Terkendali Hingga Akhir Tahun 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026, menepis kekhawatiran masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai skenario harga minyak dunia.

Defisit APBN
{{caption}}
Stabilitas APBN Aman Terkendali Meski Harga Minyak Dunia Melonjak, Kemenkeu Siapkan Mitigasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Stabilitas APBN tetap terjaga meskipun harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, dengan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi untuk menghadapi dinamika global.

Stabilitas APBN
{{caption}}
Menkeu Purbaya Soal Wacana Kenaikan Harga BBM: Belum Ada Hitungan, Keuangan Masih Cukup Kuat

Pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup untuk mengatasi masalah kenaikan harga minyak dunia saat konflik Timur Tengah.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Konflik Timur Tengah Disebut Berpotensi Ganggu Pasokan Minyak Global

Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap kenaikan harga minyak dunia karena statusnya sebagai net importir.

Purbaya
{{caption}}
Menkeu Buka Opsi Pelebaran Defisit APBN 2026 di Atas 3 Persen PDB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan peluang pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3 persen PDB terbuka. Hal ini merespons gejolak geopolitik dan kenaikan harga energi global yang memicu ketidakpastian.

Pelebaran Defisit APBN 2026
{{caption}}
Ketua Banggar Sarankan Program Tidak Mendesak Ditunda, Kecuali MBG Tidak Bisa Ditawar

Said Abdullah, mengimbau pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah antisipatif dengan mengidentifikasi program-program prioritas yang mendesak.

apbn
{{caption}}
Pemerintah Pastikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik hingga Lebaran Idulfitri

Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Lebaran Idulfitri, meskipun harga minyak mentah global bergejolak. Simak penjelasan lengkapnya.

Harga BBM Bersubsidi
{{caption}}
Pemerintah RI Pertimbangkan Kenaikan Harga BBM Subsidi Jika Harga Minyak Dunia Melonjak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengisyaratkan potensi kenaikan harga BBM subsidi jika lonjakan harga minyak global membebani anggaran negara. Simak langkah mitigasi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia.

Harga BBM Subsidi
{{caption}}
Waspada Lonjakan Harga Minyak Dunia, Menkeu Purbaya Siapkan Skenario

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa siapkan skenario antisipasi lonjakan harga minyak dunia. Defisit APBN 2026 berisiko melebar ke 3,6% PDB jika harga tembus USD 92.

Menkeu Purbaya
{{caption}}
Pemerintah Pertahankan Harga BBM Subsidi: Jaga Daya Beli dan Stabilitas Ekonomi Nasional

Kebijakan pemerintah mempertahankan Harga BBM Subsidi seperti Pertalite dan Bio-Solar dinilai tepat untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

bio solar
{{caption}}
ESDM: Harga BBM Subsidi Tak Naik Meski Nilai Tukar Rupiah Sentuh Rp17.877 per USD

Selain harga, Yuliot juga menyampaikan bahwasanya stok BBM pun aman, bahkan berada di atas cadangan minimal.

berita update
{{caption}}
Mendes: Presiden Prabowo Tak Naikan Harga BBM Subsidi karena Berpihak Rakyat di Desa

Yandri mengatakan bahwa konsistensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi merupakan langkah nyata dalam melindungi daya beli masyarakat.

berita update
{{caption}}
Menteri Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik, Bagaimana dengan Pertamax Cs?

Mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020.

bahlil
{{caption}}
Menteri Bahlil: Insya Allah Tak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi Selama-lamanya

Bahlil menyampaikan harga BBM bergantung pada Indonesia Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah.

bahlil
{{caption}}
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi dan LPG di Tengah Krisis Global

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan LPG meski ada krisis geopolitik, pemerintah berkomitmen jaga stabilitas ekonomi.

bahlil lahadalia
{{caption}}
Bea Cukai Papua Selamatkan Ribuan Jiwa dari Peredaran Narkotika hingga Mei 2026

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jayapura, atau Bea Cukai Papua, berhasil menyelamatkan 1.356 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika hingga Mei 2026, sekaligus menghemat miliaran rupiah biaya rehabilitasi negara.

bea cukai papua
{{caption}}
Kemenkeu Salurkan Rp333,6 Miliar Dana SBSN di Bali untuk Berbagai Proyek Strategis

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan Rp333,6 miliar dana SBSN hingga Mei 2026 di Bali, mendukung proyek-proyek strategis seperti infrastruktur dan pendidikan, serta menarik perhatian pembaca.

bali
{{caption}}
IKA PMII Sulteng Desak Reformasi DBH Demi Keadilan Fiskal Daerah Penghasil Nikel

IKA PMII Sulteng menyerukan reformasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menciptakan keadilan fiskal bagi daerah penghasil nikel, menyoroti ketimpangan kontribusi dan penerimaan.

dpr ri
{{caption}}
Indef Usulkan Masa Transisi Pungutan PPh Marketplace, Antisipasi Kesiapan UMKM

Peneliti Indef mengusulkan masa transisi memadai untuk pungutan PPh melalui marketplace, penting agar UMKM siap dengan NPWP dan pembukuan sebelum Juli 2026.

digitalisasi usaha
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp
{{caption}}
DJP Papua Pastikan Insentif Pajak UMKM Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

batas pkp