DPR Dorong Penyesuaian Harga BBM, Anggaran Negara Terancam Akibat Minyak US$140

Anggota Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, baru-baru ini mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM). Desakan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak mentah global yang signifikan. Situasi ini berpotensi memberikan tekanan besar pada anggaran negara.

Harga minyak dunia telah mencapai sekitar US$140 per barel, hampir dua kali lipat dari asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kondisi ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah. Fleksibilitas dalam kebijakan energi sangat diperlukan.

Sinaga menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Ia juga menyerukan perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah perlu menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan dampak sosial.

Kenaikan drastis harga minyak global menjadi perhatian serius bagi keberlangsungan APBN. Setiap kenaikan US$1 pada harga minyak dapat menambah tekanan fiskal hingga Rp6 triliun. Hal ini disampaikan oleh Lamhot Sinaga. Situasi ini bukan kondisi normal yang bisa diabaikan.

Sinaga menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak sebagian besar disebabkan oleh kekhawatiran keamanan. Terutama yang mempengaruhi pengiriman minyak melalui Selat Hormuz. Konflik yang sedang berlangsung antara AS dan Israel dengan Iran turut memperkeruh situasi. Ini menambah ketidakpastian di pasar global.

Dengan risiko yang terus meningkat, penyesuaian harga BBM menjadi opsi realistis. Langkah ini dapat meringankan tekanan pada anggaran negara. Kegagalan bertindak dapat memperlebar beban fiskal. Biaya subsidi dan kompensasi terus meningkat.

Meskipun keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM dapat dimaklumi, fleksibilitas tetap harus dijaga. Respons cepat terhadap guncangan eksternal sangat penting. Hal ini sejalan dengan seruan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menghendaki kebijakan yang responsif terhadap volatilitas pasar global.

Namun, Sinaga menegaskan bahwa setiap penyesuaian harga harus disertai dengan langkah mitigasi. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari kenaikan biaya hidup. Penyesuaian harus berjalan seiring dengan perlindungan. Kelompok rentan harus dipastikan terlindungi.

DPR RI berkomitmen untuk mengawasi kebijakan. Kebijakan tersebut harus menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan perlindungan sosial. Koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan diperlukan. Ini untuk merumuskan kebijakan energi yang mencerminkan perkembangan global.

Di tengah ketidakpastian pasar global yang berkelanjutan, menjaga ketahanan energi nasional menjadi prioritas utama. Pemerintah harus secara cermat mempertimbangkan setiap langkah. Keputusan yang diambil harus mampu menopang ketahanan fiskal. Pada saat yang sama, dampak sosial harus diminimalisir.

Indonesia sejauh ini telah mempertahankan stabilitas harga BBM domestik. Ini dilakukan meskipun ada volatilitas global yang tinggi. Namun, tekanan yang terus meningkat dapat menguji ketahanan kebijakan tersebut. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam.

Sinaga menekankan bahwa pemerintah harus menimbang dengan hati-hati. Pertimbangan antara ketahanan fiskal dan dampak sosial sangat krusial. Ini dalam memutuskan langkah selanjutnya terkait harga BBM. Kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan.

Sumber: AntaraNews