Menkeu Purbaya Soal Redenominasi Rupiah: Wewenang BI

Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2026 meningkat menjadi 5,61 persen, dari sebelumnya 5,39 persen.

Ia menyoroti kondisi nilai tukar Rupiah yang terus tertekan dan berpotensi berada di atas level Rp17.000 per dolar AS atau USD.

Usai menjawab pertanyaan tersebut, Menkeu Purbaya malah terkejut karena salah membaca daftar pertanyaan.

Seluruh proses ini difasilitasi melalui Lembaga National Single Window (LNSW) yang mengelola Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW.

Redenominasi rupiah adalah wewenang yang dimiliki oleh bank sentral dan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ada.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi iklim investasi nasional karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam.

Pelaksanaan redenominasi memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan penerapan redenominasi rupiah bukanlah kewenangannya. Itu merupakan urusan dari Bank Sentral.

Kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ditambah lemahnya intervensi pasar oleh otoritas moneter, membuat posisi Rupiah kian lemah.

Rencana ini telah masuk Prolegnas 2026 atas usulan pemerintah dari Bank Indonesia.

Ekonom Ibrahim Assuaibi menilai redenominasi rupiah bukan sekadar kebijakan moneter, tapi strategi politik-ekonomi untuk melacak uang gelap.

Bank Indonesia (BI) tengah mengembangkan Rupiah Digital, mata uang digital resmi yang berfungsi sebagai 'stablecoin' nasional. Simak lebih lanjut progres dan tujuannya!

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

Bila redenominasi Rupiah diterapkan saat kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Akan ada biaya redenominasi yang tinggi di mana harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja.

Ekonom Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kegagalan redenominasi 2010. Ia menekankan pentingnya sosialisasi publik.

Kepala Departemen Komunikasi Asisten Gubernur, Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menegaskan uang baru yang sudah diredenominasi tersebut dipastikan hoax.

Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah.

Purbaya menegaskan seluruh transaksi di pelabuhan harus menggunakan rupiah.

Menurut Purbaya fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia masih kuat.

Menurut Purbaya, kondisi ini mengganggu pasokan bahan baku impor.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berupaya menemukan strategi untuk mengundang kembali investasi modal agar masuk ke dalam negeri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.