PDIP: Redenominasi Rupiah Bisa Dilaksanakan Jika Ekonomi Stabil dan Kuat

Ia menyoroti kondisi nilai tukar Rupiah yang terus tertekan dan berpotensi berada di atas level Rp17.000 per dolar AS atau USD.

Usai menjawab pertanyaan tersebut, Menkeu Purbaya malah terkejut karena salah membaca daftar pertanyaan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak mengurus rencana redenominasi rupiah.

Redenominasi rupiah adalah wewenang yang dimiliki oleh bank sentral dan akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang ada.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan rencana redenominasi rupiah tidak akan memengaruhi iklim investasi nasional karena pemerintah telah melakukan kajian mendalam.

Pelaksanaan redenominasi memerlukan kesiapan ekonomi, sosial, politik, serta teknis agar tidak berdampak buruk bagi ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan penerapan redenominasi rupiah bukanlah kewenangannya. Itu merupakan urusan dari Bank Sentral.

Akan ada biaya redenominasi yang tinggi di mana harus ditanggung oleh negara dan swasta. Swasta akan menanggung biaya untuk penyesuaian sistem kerja.

Kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ditambah lemahnya intervensi pasar oleh otoritas moneter, membuat posisi Rupiah kian lemah.

Rencana ini telah masuk Prolegnas 2026 atas usulan pemerintah dari Bank Indonesia.

Sebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

Ekonom Ibrahim Assuaibi mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kegagalan redenominasi 2010. Ia menekankan pentingnya sosialisasi publik.

Kepala Departemen Komunikasi Asisten Gubernur, Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menegaskan uang baru yang sudah diredenominasi tersebut dipastikan hoax.

Redenominasi bertujuan untuk menyederhanakan jumlah digit pada pecahan rupiah.