PTPP Garap 3 Proyek Besar di IKN, Termasuk Kawasan Sidang Paripurna

PTPP optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kinerja dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan sepanjang tahun 2026.

Pembangunan gedung tersebut dirancang untuk mendukung transformasi kelembagaan Kejaksaan Agung melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern.

Kunjungan Prabowo ke IKN ini merupakan yang pertama setelah ia dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Dengan telah ditandatangani delapan kontrak kerja tersebut, menjadi langkah lanjut dalam memastikan pembangunan kawasan lembaga tinggi negara di IKN.

Masa pelaksanaan proyek berlangsung selama 793 hari kalender, terhitung sejak 31 Oktober 2025 hingga 1 Januari 2027.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap tiga skema utama pendanaan IKN, meliputi APBN, KPBU, dan investasi swasta murni. Simak detail alokasinya!

Adapun proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1,39 triliun dan masa pelaksanaan mulai 29 Desember 2023 hingga 17 Desember 2025.

Basuki menyampaikan bahwa pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2034 yang belum selesai, akan kembali dilanjutkan.

Targetnya, pada 2028 nanti IKN telah menjadi Ibu Kota Politik

Presiden Prabowo meminta jajaran, khususnya Kepala OIKN Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang desain bangunan untuk lembaga yudikatif dan legislatif.

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

Prabowo optimistis proyek pembangunan IKN dapat rampung

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) gencar menekan angka pengangguran melalui Program Siap Kerja Kukar. Inisiatif ini telah melatih ribuan warga dengan keterampilan relevan industri, membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kemandirian ekono

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkolaborasi dengan Komunitas Balikpapan Reptil Eksotik (Barekso) menyelenggarakan Pameran Reptil IKN dan mamalia eksotis di Nusantara Park, memberikan hiburan sekaligus edukasi menarik bagi pengunjung.

Pakar hukum tata negara menegaskan Jakarta Ibu Kota Sah Republik Indonesia sampai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ke IKN diterbitkan, memastikan kepastian hukum.

Otorita IKN menggelar program "Jejak Hijau IKN" dengan mengajak pengunjung menanam 150 bibit pohon endemik Kalimantan, memperkuat ekosistem hutan hujan tropis dan mewujudkan kota hutan.

Otorita IKN melihat potensi besar dalam pengembangan Batik Khas IKN sebagai peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal, didukung pemanfaatan pewarna alami dari tanaman hutan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum OIKN yang tegas guna memberantas perusakan hutan dan aktivitas ilegal lainnya di wilayah IKN, memastikan kelestarian lingkungan ibu kota baru yang berkelanjutan.

Sebanyak 1.500 pelari dari berbagai daerah dan mancanegara sukses melintasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dalam ajang Half Marathon IKN perdana, menyoroti kesiapan infrastruktur dan potensi wisata olahraga ibu kota baru Indonesia.