Pembangunan hunian PNS di IKN masih bertumpu pada modal APBN. Sebab, belum ada investasi yang masuk untuk ikut membangun.

Rencananya, seluruh gedung Kemenko sudah bisa dioperasikan secara fungsional di bulan Agustus 2024.

Presiden Jokowi mengungkapkan, pembangunan IKN baru mencapai 15 persen saat upacara HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Begini penampakannya!

Pembangunan jalan tol menuju IKN terus dikebut agar dapat digunakan secara fungsional jelang upacara perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

Bangunan hotel yang terdiri dari sembilan lantai akan memiliki kamar 191 unit dengan enam tipe kamar.

Telah diputuskan pula bahwa Kementerian PUPR akan segera membangun halte untuk menunjang operasional Trem Otonom ini.

Salah satu rapat yang dilakukan oleh Menhub adalah rapat dengan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim.

IKN Nusantara rencananya digunakan untuk penyelenggaraan upacara bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Lantas seperti apa kesiapannya?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan investasi pada klaster pertama IKN berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

OIKN menyediakan tempat pembuangan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Secara khusus, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kaltim.

Pemerintah tengah membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

Presiden meminta Kementerian PANRB untuk membuat regulasi yang rigid dan detail terkait pemerintahan ASN ke IKN.

Selain pemenuhan kebutuhan pasar domestik, SIG juga tengah membangun proyek pengembangan dermaga.

Pemerintah membangun bendungan Sepaku Semoi berkapasitas 2.500 liter per detik, dan Intake Sungai Sepaku yang berkapasitas 3.000 liter per detik.

Adapun luasan lahan lapangan upacara di IKN berkisar 14.250 m2.

Biaya perpindahan akan ditanggung oleh pemerintah. Pihaknya akan mengusulkan dan membahas bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.