Pemkot Bandung Pastikan Harga MinyaKita di Mitra Bulog Sesuai HET, Soroti Fluktuasi Pasar

Pemerintah Kota Bandung memastikan harga MinyaKita di mitra Bulog tetap sesuai HET, namun mengakui adanya kenaikan harga di pasar bebas yang memengaruhi stabilitas Harga MinyaKita Bandung.

Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, secara tegas memastikan bahwa harga minyak goreng merek MinyaKita yang didistribusikan melalui mitra Perum Bulog tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa harga jual di mitra ritel resmi Bulog adalah Rp15.700 per liter, sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi fokus utama Pemkot Bandung dalam upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat.

Namun, Farhan juga mengakui adanya perbedaan signifikan pada Harga MinyaKita Bandung di luar jaringan distribusi Bulog. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa harga di pasar bebas dapat berkisar antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan konsumen dan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

Fenomena disparitas harga ini terjadi karena skema distribusi MinyaKita terbagi menjadi dua jalur utama, yakni sekitar 30 persen melalui Bulog dan 70 persen sisanya melalui pasar bebas. Pemkot Bandung terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi ketidakstabilan harga ini demi kepentingan masyarakat luas.

Disparitas Harga MinyaKita di Bandung

Pemerintah Kota Bandung mencatat adanya perbedaan harga yang mencolok antara MinyaKita yang didistribusikan melalui Bulog dengan yang dijual di pasar bebas. MinyaKita yang tersedia di mitra ritel resmi Bulog dijual sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter, ditandai dengan poster khusus sebagai identifikasi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga untuk sebagian pasokan.

Sebaliknya, harga MinyaKita di pasar bebas terpantau mengalami kenaikan, dengan kisaran harga antara Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Kenaikan harga ini mengikuti mekanisme pasar yang dinamis dan tidak terikat pada HET yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini menciptakan tantangan bagi konsumen yang bergantung pada pasokan dari pasar bebas.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari skema distribusi MinyaKita yang terbagi. Sekitar 30 persen dari total pasokan MinyaKita didistribusikan melalui Bulog, sedangkan 70 persen lainnya dipasok melalui distributor pasar bebas. Perbedaan jalur distribusi ini menjadi faktor utama penyebab disparitas Harga MinyaKita Bandung.

Faktor Penyebab Kenaikan Harga di Pasar Bebas

Kenaikan Harga MinyaKita Bandung di pasar bebas sebagian besar disebabkan oleh mekanisme pasar. Ketika pasokan dari Bulog terbatas, permintaan yang tinggi di pasar bebas cenderung mendorong harga naik. Pemkot Bandung menilai bahwa keterbatasan pasokan dari Bulog menjadi salah satu faktor kunci yang menghambat stabilisasi harga secara optimal.

Data menunjukkan bahwa kebutuhan minyak goreng di Kota Bandung mencapai sekitar 13.500 karton per minggu. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya mampu memasok sekitar 4.500 karton, sementara sisanya berasal dari distributor pasar bebas. Kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan dari jalur HET ini memperkuat dominasi mekanisme pasar dalam menentukan harga.

Gangguan distribusi di pasar juga dapat memperburuk ketidakstabilan harga. Ketika ada hambatan dalam rantai pasok pasar bebas, ketersediaan barang berkurang, dan harga cenderung melonjak. Pemkot Bandung terus memantau situasi ini untuk memahami dinamika pasar secara lebih mendalam.

Upaya Pemkot Bandung Stabilkan Harga

Untuk mengatasi disparitas Harga MinyaKita Bandung dan menstabilkan harga, Pemkot Bandung telah merancang beberapa langkah strategis. Salah satu rencana utama adalah menurunkan petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) untuk membantu pedagang. Petugas ini akan membantu proses administrasi agar pedagang dapat bergabung sebagai mitra Bulog.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pedagang yang menjual MinyaKita sesuai HET, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap minyak goreng terjangkau. Dengan bertambahnya mitra Bulog, diharapkan pasokan MinyaKita dengan harga stabil dapat lebih merata di seluruh Kota Bandung. Ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot.

Selain itu, Pemkot Bandung juga memperkuat pengawasan distribusi melalui koordinasi intensif dengan Satgas Pangan, kepolisian, dan TNI. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan yang dapat memperparah kelangkaan dan kenaikan harga. Operasi pengawasan akan terus dilakukan demi memastikan suplai lancar dan tidak ada upaya manipulasi pasar.

Sumber: AntaraNews