Komisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan

Penetapan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 menjadi momentum Penguatan OJK dalam menghadapi kompleksitas risiko global dan transformasi digital, serta menjamin perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperkuat sektor keuangan nasional secara komprehensif. Penguatan Sektor Keuangan OJK ini tidak hanya berfokus pada pasar modal, tetapi juga sektor perbankan, asuransi, serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan perbankan demi menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, menghadapi kompleksitas aktivitas dan digitalisasi.

Anggota DPR RI mendesak OJK untuk aktif mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, memastikan manfaat keuangan digital yang pesat dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

OJK mendesak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyelaraskan produk dengan kebutuhan masyarakat demi mempercepat **inklusi keuangan** dan melindungi konsumen dari penipuan. Simak selengkapnya!

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai peran OJK cukup sentral dalam memperkuat sektor keuangan di 2024.

OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.

Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Romy menegaskan dirinya siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat segera direalisasikan.

Dolfie menegaskan bahwa kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern.

Dalam kegiatan ini, PIA DPR membagikan bantuan sembako bagi karyawan DPR dan santunan untuk anak yatim dalam rangka bulan Ramadan 1447 H.

Kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Regulasi ini dinilai penting sebagai langkah strategis untuk menekan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

DPR menilai fasilitas Barantin belum memadai meski anggaran telah disetujui. Perbaikan dan modernisasi laboratorium ditargetkan rampung 2027.

Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan.

Langkah pemerintah yang saat ini berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan bahan bakar minyak (BBM) memang patut diapresiasi.