Komisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan

Penetapan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 menjadi momentum Penguatan OJK dalam menghadapi kompleksitas risiko global dan transformasi digital, serta menjamin perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan memperkuat sektor keuangan nasional secara komprehensif. Penguatan Sektor Keuangan OJK ini tidak hanya berfokus pada pasar modal, tetapi juga sektor perbankan, asuransi, serta edukasi dan perlindungan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan perbankan demi menjaga stabilitas dan meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional, menghadapi kompleksitas aktivitas dan digitalisasi.

Anggota DPR RI mendesak OJK untuk aktif mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, memastikan manfaat keuangan digital yang pesat dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai peran OJK cukup sentral dalam memperkuat sektor keuangan di 2024.

OJK perlu mengambil peran sebagai enabler dan menjadi salah satu pilar utama agar sektor jasa keuangan tetap stabil.

Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Abidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menegaskan bahwa negara harus hadir dan bertanggung jawab atas uang masyarakat.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Nurul menyoroti peringatan dari ILO terkait dampak AI terhadap kualitas pekerjaan, ketimpangan digital, hingga perlindungan hak pekerja.

Menurut Puan, kerja sama DPR dengan media sangat dibutuhkan demi memastikan perjuangan bagi rakyat dapat diketahui.

Azis menilai tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana negara menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat peran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, demi memaksimalkan kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional.

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Misbakhun mengaku belum mengetahui sebesar apa dampak kenaikan harga Pertamax kali ini.

Pemerintah dan DPR RI memastikan kondisi fundamental sektor perbankan nasional tetap kuat di tengah berbagai dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.