Harta kekayaan Nadiem Makarim Terjun Bebas, Awalnya Rp4,8 Triliun Kini Tersisa Rp600 Miliar

Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook dan CDM dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.

Jaksa menilai pengadaan Chromebook merugikan negara hingga Rp 2,18 triliun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa mantan Mendikbudristek tersebut bersalah.

Kasus yang melibatkan Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim itu, juga melibatkan sejumlah terdakwa lain.

Azwar Anas menjalani pemeriksaan di kasus korupsi laptop Chromebook dengan statusnya sebagai saksi.

Nadiem diduga terlibat dalam korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menimbulkan kerugian negara fantastis.

Diketahui, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 4 September 2025 kemarin.

Nadiem sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019–2023.

Ironisnya, sepanjang menjabat Menteri, Nadiem Makarim kerap menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang berintegritas dan bebas dari korupsi.

Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim tersangka kasus dugaan korupsi laptop chromebook

Kejagung mengungkap peran Nadiem dalam mengatur untuk meloloskan pengadaan laptop tersebut.

Dari hitungan Kejagung, kerugian negara yang timbul dari tindakan atau kebijakan Nadiem Makarim sangat fantastis.

Hal itu tidak harusnya tidak harus dilakukan seorang pakar. Tapi celakanya, hal itu tidak dilakukan oleh BPKP.

Agenda sidang kali ini yaitu pemeriksaan saksi. Total tujuh saksi dihadirkan jaksa penuntut umum untuk dimintai keterangan di hadapan majelis hakim.

Kubu Nadiem menegaskan bahwa mantan menteri tersebut tidak pernah memberikan arahan untuk memilih laptop Chromebook.

Jasa Hotman Paris dipakai Nadiem hanya di proses penyidikan tapi tidak di persidangan.

Orang tua Nadiem Makarim menilai hasil putusan praperadilan penetapan status tersangka anaknya sangat mengecewakan.

Pengembalian Nadiem Makarim ke tahanan juga berdasarkan persetujuan dokter yang menanganinya.