Praperadilan Nadiem Ditolak, Orang Tua Singgung Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp4,8 triliun.

Nadiem sebelumnya dituntut penjara 18 tahun dan denda Rp1 miliar serta pidana tambahan dengan membayar uang pengganti hingga Rp5,2 triliun.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.

Meski kecewa, Nadiem menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menyatakan keberatan yang diajukan Nadiem dan tim penasihat hukumnya tidak dapat diterima.

Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kembali digelar di Pengadilan Tipikor

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah tuduhan memperkaya diri dalam kasus dugaan korupsi Chromebook, menegaskan komitmennya untuk Indonesia.

Tim hukum menegaskan bahwa kebijakan pemilihan Chromebook justru menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp1,2 triliun serta membantu mengatasi masalah PJJ.

Nadiem bakal membuka fakta seterang-terangnya di hadapan majelis hakim.

Jasa Hotman Paris dipakai Nadiem hanya di proses penyidikan tapi tidak di persidangan.

Menanggapi putusan tersebut, tim kuasa hukum Nadiem mempertanyakan dasar penetapan tersangka.

Kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim bersikukuh menuntut bukti kerugian negara yang nyata, bukan potensi, meski permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook ditolak.

Saksi menilai tidak ada bukti berupa penghitungan dan penetapan kerugian keuangan negara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menanggapi pengajuan Amicus Curiae oleh 12 tokoh, dengan salah satunya mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman.

Ayah dan ibu Nadiem Makarim, Nono Anwar Nadiem dan Atika Algadri, turut menghadiri persidangan gugatan praperadilan.

Dalam kesempatan itu, secara bergantian kuasa hukum membacakan surat gugatan praperadilan penetapan tersangka Nadiem Makarim.

Tim kuasa hukum Nadiem ajukan praperadilan. Sidang perdana 3 Oktober 2025, bertujuan dorong proses hukum adil dan transparan terkait penetapan tersangkanya.

Beberapa guru besar Universitas Indonesia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk memberikan pendapat Amicus Curiae terkait Nadiem Makarim.

Jaksa mengadopsi istilah white collar crime karena tidak menemukan bukti yang menunjukkan adanya keuntungan pribadi dari tindakan tersebut.

Selain disebut merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun, program tersebut juga dinilai berdampak pada masyarakat, khususnya para pelajar.

Menurut jaksa, hal itu dikarenakan spesifikasinya yang terbatas dan harga beli yang terlampau jauh dari angka pasar.

Jaksa meyakini Nadiem sudah sangat sengaja dalam melakukan pengadaan Chromebook saat menjabat sebagai menteri.

Dia pun mempertanyakan, mengapa jaksa tidak pernah menyebut apa yang terjadi 2023 sampai 2025, di mana datanya sudah lengkap.