LIVE

Fakta Pajak: DJP Ingatkan UMKM Tidak Pecah Bisnis Demi Insentif Pajak 0,5 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?

djp
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya? (AntaraNews)

Pada tanggal 22 Oktober, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan peringatan penting kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Bimo Wijayanto secara tegas meminta para pelaku UMKM agar tidak melakukan praktik pemecahan bisnis. Praktik ini dilakukan semata-mata demi terus menikmati fasilitas insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Insentif tersebut ditujukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, bukan untuk usaha besar yang seharusnya sudah mengikuti skema perpajakan umum.

Peringatan DJP Terkait Insentif Pajak UMKM

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa insentif PPh final 0,5 persen disediakan khusus bagi pedagang kecil yang sedang dalam fase pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan omzet usaha.

"Pedagang kecil kan kita kasih insentif terus. Jadi, kalau memang sudah naik kelas ya enggak seharusnya kemudian memecah usahanya untuk mendapatkan insentif yang setengah persen," ujar Bimo. Pernyataan ini menggarisbawahi semangat pemberian insentif.

Tujuan utama dari insentif ini adalah membantu UMKM berkembang tanpa terbebani pajak yang besar di awal. Namun, ketika sebuah usaha telah mencapai skala yang lebih besar, diharapkan mereka beralih ke sistem perpajakan yang sesuai.

Pemecahan bisnis hanya akan merusak tujuan mulia dari kebijakan insentif pajak UMKM ini. DJP berharap UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria dan Ketentuan PPh Final 0,5 Persen

Bimo Wijayanto menjelaskan secara rinci kriteria UMKM yang berhak menikmati insentif pajak 0,5 persen. Insentif ini berlaku bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan mulai dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

Selain itu, bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, pemerintah memberikan keringanan lebih besar. Mereka tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sama sekali, menunjukkan dukungan penuh terhadap usaha rintisan.

Ketentuan mengenai insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Aturan tersebut kemudian telah diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022.

Apabila omzet pelaku usaha sudah melampaui batas Rp4,8 miliar, maka mereka akan masuk ke skema perpajakan umum. "Kalau sudah di atas itu ya kita kasih insentif juga untuk bisa pembukuan, kita bantu kemudian perpajakannya sesuai dengan Pasal 17," kata Bimo.

Perpanjangan Masa Berlaku Insentif Pajak

Kabar baik bagi pelaku UMKM adalah pemerintah telah mengambil keputusan penting terkait insentif ini. Masa berlaku insentif PPh final 0,5 persen bagi sektor UMKM telah diperpanjang.

Perpanjangan ini akan berlaku hingga tahun 2029, memberikan kepastian dan dukungan jangka panjang bagi dunia usaha. Keputusan ini diharapkan dapat memicu semangat UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang.

Adapun perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen ini akan diatur lebih lanjut. Mekanisme perpanjangan akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem UMKM di Indonesia. Diharapkan UMKM dapat memanfaatkan kesempatan insentif pajak ini untuk memperkuat fondasi bisnis mereka tanpa harus mengakali aturan yang ada.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Magis Nobar Keliling, Melipat Kemewahan Jakarta di Atas Tikar

{{caption}}
Bupati Angkat Bicara Soal Sumur Minyak di Aceh Timur Meledak

{{caption}}
Oknum Nelayan di Jepara Palsukan 14 Dokumen Kapal Subsidi BBM

{{caption}}
Maroko Yang Belum Terhentikan

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Masih Berpotensi Erupsi, Warga Diminta Waspada

{{caption}}
Gunung Anak Krakatau Siaga, Kapal Dilarang Dekati Kawah

Topik Terkait
{{caption}}
DJP Papua Pastikan Insentif Pajak UMKM Berlanjut, Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku menegaskan komitmen pemerintah untuk insentif pajak UMKM. Ini memastikan keberlanjutan usaha dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian regional.

Pertumbuhan Ekonomi
{{caption}}
Pemerintah Jamin UMKM Tetap Dapat Perlindungan dalam Kebijakan Pajak Baru

Pemerintah tetap berkomitmen memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada UMKM.

UMKM
{{caption}}
DJP Usulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen: Sasar Celah Penghindaran Pajak dan Perpanjangan Insentif UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan fasilitas tepat sasaran, sekaligus memperpanjang insentif UMKM.

PPh Final 0 5 Persen
{{caption}}
Fakta Menarik: 99,99% Unit Usaha Indonesia adalah UMKM, Pemerintah Tegaskan Penghapusan Pajak Usaha Kecil

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Pajak UMKM
{{caption}}
Fakta Menarik: Bebas Pajak UMKM Rp500 Juta, Menteri Tegaskan Omzet di Bawah Setengah Miliar Tak Kena Pungutan!

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman membantah hoaks, menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak UMKM. Pahami faktanya!

Prabowo Subianto
{{caption}}
Wamenkeu: Perpanjangan PPh UMKM 0,5 Persen Tak Ganggu Penerimaan Negara 2026, Siapa Sangka?

Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?

Ekonomi Indonesia
{{caption}}
FOTO: Geliat UMKM di Tengah Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5 Persen Sampai Akhir 2025

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua insentif yang telah disiapkan. Salah satunya perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen sampai 2025.

UMKM
{{caption}}
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

UMKM
{{caption}}
Kemenkeu Ingatkan Tarif Pajak UMKM di Atas 7 Tahun Tak Lagi 0,5 Persen

Setelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.

kenaikan tarif pajak
{{caption}}
Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen

Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.

Pajak
{{caption}}
Penerimaan Pajak Sulsel Tembus Rp4,23 Triliun per Mei 2026, Lampaui Target Awal

Kanwil DJP Sulselbartra mencatat capaian penerimaan pajak Sulsel sebesar Rp4,23 triliun per Mei 2026, menunjukkan pertumbuhan positif dan melampaui target. Simak detail pendorongnya.

djp
{{caption}}
Sorotan Ekonomi Indonesia Terkini: Menkeu Awasi MBG hingga Relokasi Otomotif

Berbagai isu Ekonomi Indonesia Terkini menjadi perhatian, mulai dari pengawasan anggaran Makan Bergizi Gratis oleh Menkeu, kebijakan ekspor batu bara, hingga klarifikasi relokasi industri otomotif yang ditunda.

anggaran negara
{{caption}}
DJP Catat Penerimaan Pajak dari Usaha Ekonomi Digital Tembus Rp52,04 Triliun hingga April 2026

DJP juga mencatat penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP.

berita update
{{caption}}
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

berita update
{{caption}}
Menkeu Purbaya Bantah Kuota Pencairan Restitusi Pajak, Pastikan Proses Berlanjut

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

apbn kita
{{caption}}
DJP Catat 13,2 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan hingga Mei 2026

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

berita update
{{caption}}
DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas Akhir

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

batas akhir spt
{{caption}}
DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

batas waktu spt
{{caption}}
Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh Warga

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

coretax
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh Signifikan

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

anggaran negara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp78,5 Miliar Awal 2026, KPP Pratama Catat Pertumbuhan Impresif

KPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.

ekonomi manokwari
{{caption}}
Tingkat Kepatuhan Tinggi: 99 Persen ASN Kemenkeu Selesaikan Pelaporan SPT via Coretax Lebih Awal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

asn kemenkeu