LIVE

Fakta Pajak: DJP Ingatkan UMKM Tidak Pecah Bisnis Demi Insentif Pajak 0,5 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?

djp
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya? (AntaraNews)

Pada tanggal 22 Oktober, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan peringatan penting kepada seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peringatan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Bimo Wijayanto secara tegas meminta para pelaku UMKM agar tidak melakukan praktik pemecahan bisnis. Praktik ini dilakukan semata-mata demi terus menikmati fasilitas insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa insentif yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Insentif tersebut ditujukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, bukan untuk usaha besar yang seharusnya sudah mengikuti skema perpajakan umum.

Peringatan DJP Terkait Insentif Pajak UMKM

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa insentif PPh final 0,5 persen disediakan khusus bagi pedagang kecil yang sedang dalam fase pertumbuhan. Ia menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan omzet usaha.

"Pedagang kecil kan kita kasih insentif terus. Jadi, kalau memang sudah naik kelas ya enggak seharusnya kemudian memecah usahanya untuk mendapatkan insentif yang setengah persen," ujar Bimo. Pernyataan ini menggarisbawahi semangat pemberian insentif.

Tujuan utama dari insentif ini adalah membantu UMKM berkembang tanpa terbebani pajak yang besar di awal. Namun, ketika sebuah usaha telah mencapai skala yang lebih besar, diharapkan mereka beralih ke sistem perpajakan yang sesuai.

Pemecahan bisnis hanya akan merusak tujuan mulia dari kebijakan insentif pajak UMKM ini. DJP berharap UMKM dapat memanfaatkan fasilitas ini secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kriteria dan Ketentuan PPh Final 0,5 Persen

Bimo Wijayanto menjelaskan secara rinci kriteria UMKM yang berhak menikmati insentif pajak 0,5 persen. Insentif ini berlaku bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan mulai dari Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.

Selain itu, bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, pemerintah memberikan keringanan lebih besar. Mereka tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sama sekali, menunjukkan dukungan penuh terhadap usaha rintisan.

Ketentuan mengenai insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Aturan tersebut kemudian telah diperbarui melalui PP Nomor 55 Tahun 2022.

Apabila omzet pelaku usaha sudah melampaui batas Rp4,8 miliar, maka mereka akan masuk ke skema perpajakan umum. "Kalau sudah di atas itu ya kita kasih insentif juga untuk bisa pembukuan, kita bantu kemudian perpajakannya sesuai dengan Pasal 17," kata Bimo.

Perpanjangan Masa Berlaku Insentif Pajak

Kabar baik bagi pelaku UMKM adalah pemerintah telah mengambil keputusan penting terkait insentif ini. Masa berlaku insentif PPh final 0,5 persen bagi sektor UMKM telah diperpanjang.

Perpanjangan ini akan berlaku hingga tahun 2029, memberikan kepastian dan dukungan jangka panjang bagi dunia usaha. Keputusan ini diharapkan dapat memicu semangat UMKM untuk terus berinovasi dan berkembang.

Adapun perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5 persen ini akan diatur lebih lanjut. Mekanisme perpanjangan akan dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem UMKM di Indonesia. Diharapkan UMKM dapat memanfaatkan kesempatan insentif pajak ini untuk memperkuat fondasi bisnis mereka tanpa harus mengakali aturan yang ada.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
PSG Vs Bayern: Drama 9 Gol yang tak Terduga di Liga Champions

{{caption}}
Usai Viral Penganiayaan Balita 18 Bulan, Daycare Baby Preneur di Aceh Ditutup

{{caption}}
Top 3 News: Usai Temui Korban, Prabowo Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta di Jawa

{{caption}}
Fans GTA 6 Soroti Tanggal Penting di Mei 2026, Ada Apa?

{{caption}}
Kapal Pelni Tabrak Permukiman Warga di Banda Neira, Begini Kronologinya

{{caption}}
Alasan Aceh Perpanjang Status Transisi Darurat Pemulihan Bencana 90 Hari

Topik Terkait
{{caption}}
DJP Usulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen: Sasar Celah Penghindaran Pajak dan Perpanjangan Insentif UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan fasilitas tepat sasaran, sekaligus memperpanjang insentif UMKM.

PPh Final 0 5 Persen
{{caption}}
Fakta Menarik: 99,99% Unit Usaha Indonesia adalah UMKM, Pemerintah Tegaskan Penghapusan Pajak Usaha Kecil

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Pajak UMKM
{{caption}}
Fakta Menarik: Bebas Pajak UMKM Rp500 Juta, Menteri Tegaskan Omzet di Bawah Setengah Miliar Tak Kena Pungutan!

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman membantah hoaks, menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak UMKM. Pahami faktanya!

Prabowo Subianto
{{caption}}
Wamenkeu: Perpanjangan PPh UMKM 0,5 Persen Tak Ganggu Penerimaan Negara 2026, Siapa Sangka?

Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?

Ekonomi Indonesia
{{caption}}
FOTO: Geliat UMKM di Tengah Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5 Persen Sampai Akhir 2025

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua insentif yang telah disiapkan. Salah satunya perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen sampai 2025.

UMKM
{{caption}}
Menteri UMKM Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Bukan untuk Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah

Pemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.

PPN 12 persen
{{caption}}
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

UMKM
{{caption}}
Kemenkeu Ingatkan Tarif Pajak UMKM di Atas 7 Tahun Tak Lagi 0,5 Persen

Setelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.

kenaikan tarif pajak
{{caption}}
Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen

Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.

Pajak
{{caption}}
Data Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Capai 11,5 Juta Hingga 21 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

berita update
{{caption}}
DJP Siap Terapkan Pajak Marketplace, Tunggu Arahan Menkeu Purbaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

djp
{{caption}}
Bea Cukai dan DJP Segel Empat Yacht Asing di Marina Jakarta, Diduga Langgar Aturan Impor

Empat yacht asing di Pantai Marina Jakarta disegel Bea Cukai dan DJP karena dugaan penyalahgunaan fasilitas impor. Simak detail **penyegelan yacht asing** ini dan potensi kerugian negara.

bea cukai
{{caption}}
DJP Respons Maraknya Jasa Joki Lapor SPT di Medsos

Masa pelaporan SPT kini diperpanjang hingga 30 April, yang menyebabkan munculnya fenomena "joki pajak" di media sosial.

berita update
{{caption}}
Data DJP: Pelaporan SPT Capai 10,7 Juta Hingga 5 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

berita update
{{caption}}
Pajak Sektor Digital Himpun Rp2,08 Triliun per Februari 2026, Perkuat Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

djp
{{caption}}
DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

batas waktu spt
{{caption}}
Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh Warga

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

coretax
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh Signifikan

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

anggaran negara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp78,5 Miliar Awal 2026, KPP Pratama Catat Pertumbuhan Impresif

KPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.

ekonomi manokwari
{{caption}}
Tingkat Kepatuhan Tinggi: 99 Persen ASN Kemenkeu Selesaikan Pelaporan SPT via Coretax Lebih Awal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

asn kemenkeu
{{caption}}
DJP Jelaskan Tujuan Pemotongan Pajak THR untuk Pemerataan Beban Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Tunjangan Hari Raya (THR) bertujuan meratakan beban pajak sepanjang tahun, bukan menambah beban baru, dan telah menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 2025.

djp