FOTO: Geliat UMKM di Tengah Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5 Persen Sampai Akhir 2025
Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua insentif yang telah disiapkan. Salah satunya perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen sampai 2025.
Pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu strateginya adalah menyiapkan dua insentif untuk membantu UMKM lebih mandiri.
Kedua insentif tersebut adalah perpanjangan masa berlaku tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen sampai akhir 2025 dan pembebasan pungutan pajak atau PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta.
Insentif ini diharapkan dapat membuat UMKM terus bergeliat dalam perputaran roda perekonomian serta penciptaan lapangan kerja.
Sebagaimana yang terlihat di UMKM rumahan kuliner Griya Dimsum Bunda Imoet, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (8/1/2025), para pekerja tampak sibuk memproduksi makanan cepat saji itu.
Rumah produksi dimsum itu mempekerjakan 40 warga sekitar, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan remaja putri. Dalam sehari, Griya Dimsum Bunda Imoet mampu memproduksi hingga 2,2 ton.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?
DJPb Sulawesi Selatan melaporkan peningkatan signifikan jumlah Gerai KMP Sulsel menjadi 1.296, menunjukkan peran vital koperasi dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan inklusi keuangan di daerah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah sukses menjangkau lebih dari 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, termasuk siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Simak detail capaiannya yang luar biasa!
Gelaran Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026 di Lampung Selatan berhasil menjadi motor penggerak ekonomi dan pariwisata daerah, menunjukkan potensi besar sport tourism.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen penuh untuk BNI Perkuat Ekonomi Digital Global, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas global dan pembiayaan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempererat sinergi dengan Bank Kalteng, berkomitmen mendukung pembangunan daerah dan ekonomi berkelanjutan melalui akses permodalan yang mudah dan transparan.
Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi dan konsultasi perpajakan, memperkuat pendampingan pajak UMKM di seluruh Indonesia.
Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%
Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman membantah hoaks, menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak UMKM. Pahami faktanya!