LIVE

Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen

Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.

pajak
Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen
Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen (merdeka.com)

Menkop Teten memastikan tarif pajak UMKM 0,5 persen tetap berlaku hingga 2024.

Menkop UKM Teten Masduki
Menkop UKM Teten Masduki © 2023 maverick

Pemerintah Ingin Tarif Pajak UMKM Tetap di Bawah 0,5 Persen

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki © 2023 maverick

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki memastikan pajak penghasilan atau PPh untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih akan tetap diangka 0,5 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Masih berlaku, kan di UU CK (Undang-undang Cipta Kerja) itu sudah, kita masih berlaku. Karena pajak itu satu untuk stimulus pertumbuhan ekonomi" kata Teten saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (28/11).

Merdeka.com

Oleh karena itu, menurutnya para UMKM tidak harus dibebankan pajak yang terlalu besar, karena mereka memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya bisa menciptakan lapangan kerja.

"Jadi kalau para UMKM ini mungkin tidak perlu dipajaki terlalu besar karena mereka bisa menciptakan lapangan kerja, nah jadi kalau saya seperti itu, jadi dari UMKM-nya jangan dilihat dari sisi pajak pemasukan negara tapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan kerja," tegasnya.

Pihaknya akan terus mempertahankan pajak penghasilan UMKM di bawah 0,5 persen.

"Jadi saya akan tetap mempertahankan bagaimana para usaha UMKM di bawah 0,5 persen," pungkasnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki © 2023 maverick

Sebagai informasi, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan tarif PPh 0,5 persen tetap berlaku bagi pelaku UMKM.

"Informasi penting buat sahabat pelaku UMKM. Tarif PPh 0,5 persen TETAP BERLAKU bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun, sesuai PP 23/2018," tulis Yustinus dalam akun X @prastow, dikutip Selasa (28/11).

Dia menjelaskan, bagi wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) UMKM yang menggunakan tarif 0,5 persen sejak 2018, boleh menggunakan tarif ini sampai tahun pajak 2024.

"Untuk Tahun Pajak 2025 dan seterusnya dapat menggunakan Norma Penghitungan (jika memenuhi syarat dan omset belum melebihi Rp4,8 miliar) atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omset di atas Rp4,8 miliar," terang Yustinus.

Sedangkan bagi wajib pajak pelaku UMKM yang baru, dia memastikan masih bisa memanfaatkan tarif 0,5 persen dari omset sampai 7 tahun pajak bagi WP OP UMKM, dan 4 tahun pajak untuk koperasi, CV, dan firma, dan 3 tahun untuk PT.

Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak © 2023 maverick
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/23). Raker membahas penanganan kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada korban gempa tahun 2006 dan korban pandemi Covid19.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11/23). Raker membahas penanganan kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada korban gempa tahun 2006 dan korban pandemi Covid19. © 2023 maverick

"Bahkan, bagi WP OP UMKM yang omset setahun tidak melebihi Rp 500 juta, Anda tidak perlu membayar PPh karena mendapat fasilitas dari pemerintah," tutupnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Siti Nur Azzura
Editor Siti Nur Azzura
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
32 Jam dalam Hidup Dadan Hindayana

{{caption}}
Makan Bergizi Digerogoti Korupsi

{{caption}}
Dicari KPK, Wamen Imipas Silmy Karim Muncul Jelang Tengah Malam

{{caption}}
KPK Sita Ratusan Gram Emas Saat OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

{{caption}}
Megawati Diundang ke Dili untuk Terima Penghargaan Khusus

{{caption}}
Gerak Cepat Kejagung Tetapkan Tiga Eks Pimpinan BGN Tersangka Korupsi

Topik Terkait
{{caption}}
Fakta Pajak: DJP Ingatkan UMKM Tidak Pecah Bisnis Demi Insentif Pajak 0,5 Persen

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan pelaku UMKM untuk tidak mengakali bisnis demi insentif pajak UMKM 0,5 persen. Mengapa hal ini penting dan bagaimana aturannya?

DJP
{{caption}}
Fakta Menarik: 99,99% Unit Usaha Indonesia adalah UMKM, Pemerintah Tegaskan Penghapusan Pajak Usaha Kecil

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tidak akan memungut pajak dari usaha kecil, sebuah afirmasi dukungan nyata bagi UMKM. Kebijakan Penghapusan Pajak Usaha Kecil UMKM ini penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Pajak UMKM
{{caption}}
Fakta Menarik: Bebas Pajak UMKM Rp500 Juta, Menteri Tegaskan Omzet di Bawah Setengah Miliar Tak Kena Pungutan!

Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman membantah hoaks, menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak dikenakan Pajak UMKM. Pahami faktanya!

Prabowo Subianto
{{caption}}
Wamenkeu: Perpanjangan PPh UMKM 0,5 Persen Tak Ganggu Penerimaan Negara 2026, Siapa Sangka?

Wakil Menteri Keuangan memastikan perpanjangan PPh UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029 tidak akan mengganggu target penerimaan negara 2026. Bagaimana strategi pemerintah menjaga keuangan negara?

Ekonomi Indonesia
{{caption}}
FOTO: Geliat UMKM di Tengah Perpanjangan Tarif PPh Final 0,5 Persen Sampai Akhir 2025

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui dua insentif yang telah disiapkan. Salah satunya perpanjangan tarif PPh final 0,5 persen sampai 2025.

UMKM
{{caption}}
Menteri UMKM Pastikan Kenaikan PPN 12 Persen Bukan untuk Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah

Pemerintah harus menghadapi tantangan mengamankan sektor ekonomi riil masyarakat sambil menjaga stabilitas keuangan negara.

PPN 12 persen
{{caption}}
UMKM Bebas dari Kenaikan PPN 12 Persen, Anggota DPR: Jangan Khawatir, Pemerintah Sedang Susun Kebijakan

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.

UMKM
{{caption}}
Kemenkeu Ingatkan Tarif Pajak UMKM di Atas 7 Tahun Tak Lagi 0,5 Persen

Setelah 7 tahun, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM harus naik kelas jadi Wajib Pajak tanpa penggunakan PPH final.

kenaikan tarif pajak
{{caption}}
Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Selama 3 Bulan Mulai 1 Juni 2026

Penghapusan denda untuk PKB dan BBNKB akan berlaku hingga 31 Agustus 2026.

denda pajak
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

bantul
{{caption}}
Manfaatkan AI, Menkeu Purbaya Pede Penerimaan Pajak dan Bea Cukai Bakal Terus Naik

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

bea cukai
{{caption}}
Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk Penulis

Pemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Wacanakan Pajak Royalti Penulis Dipangkas Jadi Hanya 1,5%

Pemerintah akan memberikan insentif pajak kepada penulis dengan menurunkan tarif pajak royalti menjadi 1,5%.

berita update
{{caption}}
DJP Catat 13,3 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

berita update
{{caption}}
Pemkab Mamuju Tingkatkan Profesionalisme UMKM, Dorong Adaptasi Digital dan Kepatuhan Pajak

Pemerintah Kabupaten Mamuju fokus pada Peningkatan Profesionalisme UMKM Mamuju melalui pelatihan adaptasi digital dan pemahaman perpajakan, guna mendorong daya saing dan kepatuhan.

digitalisasi umkm
{{caption}}
Kementerian UMKM Gandeng IKPI Perkuat Pendampingan Pajak UMKM Nasional

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) untuk menyediakan layanan edukasi dan konsultasi perpajakan, memperkuat pendampingan pajak UMKM di seluruh Indonesia.

edukasi pajak
{{caption}}
Kapan Pajak E-commerce Diterapkan? Menkeu Purbaya Sebut Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

ekonomi nasional