Pemkab Mamuju Tingkatkan Profesionalisme UMKM, Dorong Adaptasi Digital dan Kepatuhan Pajak

Pemerintah Kabupaten Mamuju, melalui Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, secara aktif berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju. Kolaborasi ini bertujuan untuk menguatkan kemampuan dan profesionalisme para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah setempat. Inisiatif strategis ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM di masa depan yang semakin kompetitif.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Mamuju, Sahari Bulan, dalam keterangannya di Makassar pada Sabtu (25/4), menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan upaya pemerintah daerah. Pelatihan ini mendorong UMKM agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sekaligus memahami kewajiban perpajakan secara benar.

Pelatihan yang diikuti sekitar 100 pelaku UMKM ini, yang digelar baru-baru ini pada 23 April 2026, menjadi bukti komitmen Pemkab Mamuju. Sahari Bulan menegaskan bahwa pelaku UMKM tidak hanya dituntut berkembang secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang baik terkait kewajiban perpajakan serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya.

Pelatihan yang diselenggarakan di Mamuju ini menekankan pentingnya adaptasi digital bagi UMKM. Di era modern ini, kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah daerah menyadari bahwa digitalisasi adalah jembatan bagi UMKM untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain aspek digital, pemahaman mendalam tentang kewajiban perpajakan juga menjadi fokus utama. Banyak pelaku UMKM masih kurang familiar dengan regulasi pajak yang berlaku, sehingga seringkali menghadapi kendala. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih transparan dan sesuai aturan yang ditetapkan.

Ihsan Ahmad dari KPP Pratama Mamuju mengingatkan bahwa pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap memiliki kewajiban. Mereka wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, meskipun status pajaknya nihil. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang patuh dan tertib administrasi.

Bagi pelaku usaha yang juga memiliki pekerjaan lain, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) atau karyawan swasta, seluruh penghasilan wajib dilaporkan. Pelaporan ini harus terpadu dalam satu SPT Tahunan, memastikan tidak ada informasi yang terlewat atau terpisah. KPP Pratama Mamuju terus berupaya memberikan edukasi agar kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat.

Dalam kesempatan pelatihan, KPP Pratama Mamuju juga memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi penipuan. Pelaku UMKM seringkali menjadi target oknum yang mengaku sebagai petugas pajak dan meminta sejumlah uang. Penting bagi wajib pajak untuk selalu waspada terhadap praktik-praktik semacam ini.

Ihsan Ahmad menekankan agar Wajib Pajak selalu memverifikasi kebenaran informasi dan tidak mudah percaya terhadap oknum yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seluruh layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Mamuju bersifat gratis dan dapat diakses melalui kanal resmi. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian finansial akibat penipuan.

KPP Pratama Mamuju menyediakan berbagai saluran komunikasi resmi untuk konsultasi dan informasi perpajakan. Pelaku UMKM diimbau untuk memanfaatkan fasilitas ini guna memastikan keabsahan setiap informasi yang diterima. Edukasi berkelanjutan ini menjadi benteng pertahanan bagi UMKM dari praktik penipuan yang merugikan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju dan KPP Pratama Mamuju berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM. Dengan profesionalisme yang meningkat, adaptasi digital yang kuat, dan pemahaman pajak yang baik, UMKM diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi positif antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam memajukan sektor usaha kecil.

Sumber: AntaraNews