DPRD dan Pemprov Sepakati Pinjaman Daerah Kepri Rp250 Miliar untuk APBD 2026

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menandatangani perjanjian Pinjaman Daerah Kepri senilai Rp400 miliar dengan Bank BJB. Dana ini akan memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur strategis di seluruh kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan revisi signifikan terhadap Rancangan APBD 2026 menyusul penurunan drastis pendapatan transfer dari pemerintah pusat, memicu penyesuaian total penerimaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyampaikan rancangan APBD Barito Utara 2026 kepada DPRD, siap menjadi instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan RAPBD Jabar 2026 akan memuat 350 kegiatan dengan total volume anggaran sekitar Rp29,1 triliun, namun menghadapi tantangan penurunan akibat tertundanya Transfer Pusat ke Daerah.

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah daerah bersabar atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi daerah?

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghadapi penurunan dana transfer pusat Rp120 miliar. Pemkab siapkan strategi efisiensi anggaran demi menjaga program kerakyatan tetap prioritas.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad temui Menkeu bahas pemangkasan Dana Transfer Pusat sebesar Rp534 miliar untuk 2026, berpotensi hambat pembangunan daerah. Apa dampaknya?

DPRP Papua Barat resmi menyetujui APBD Perubahan 2025 senilai Rp3,77 triliun, meningkat signifikan untuk program strategis. Simak rincian alokasi dan prioritasnya!

Pemerintah Kota Medan dan DPRD resmi menyepakati P-APBD Kota Medan 2025, dengan pendapatan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Simak rincian anggaran dan prioritas pembangunan kota!

Pemerintah dan DPR sepakat menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2026 sebesar Rp43 triliun. Keputusan ini diharapkan mampu menstabilkan pelayanan publik dan mengatasi tantangan fiskal daerah.

DPRD Banten resmi menyetujui APBD-P 2025 dengan pendapatan Rp10,50 triliun. Simak bagaimana defisit Rp305,98 miliar ditutup dan prioritas anggaran daerah.

Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 akan menjadi pedoman utama penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Apa dampaknya bagi pembangu

Pemerintah Kota Semarang akan segera memulai proyek rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang secara menyeluruh pada pertengahan tahun 2026, guna memperbaiki berbagai kerusakan fasilitas olahraga.

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk program **perbaikan sekolah Kudus**, menyasar 48 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

Pemerintah Kabupaten Serang akan segera merehabilitasi tiga ruang kelas SMPN 2 Tirtayasa yang rusak parah tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.