Dana Transfer Pusat

Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi Sulbar di angka 5,5 hingga enam persen pada 2026, meski dihadapkan pada pengurangan dana transfer pusat. Simak strategi Pemprov Sulbar menekan angka kemiskinan dan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menggenjot Optimalisasi CSR Kalbar untuk menopang pembangunan daerah di tengah tantangan pengurangan dana transfer pusat. Bagaimana strategi ini akan mengatasi defisit anggaran dan meningkatkan kesejahteraan mas

DPRD dan Pemprov Kepri setujui Pinjaman Daerah Kepri Rp250 miliar untuk APBD 2026. Ini respons pemotongan dana pusat, perkuat fiskal, dan biayai infrastruktur strategis.

DPRD Trenggalek resmi menetapkan APBD 2026 yang defisit Rp68 miliar. Pengurangan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, memicu penyesuaian program daerah.

Rancangan APBD NTB 2026 turun signifikan menjadi Rp5,4 triliun akibat pengalihan dana transfer pusat, mendorong Pemprov NTB untuk berinovasi dan efisiensi anggaran.

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkap APBD Jabar 2026 diproyeksikan hanya Rp28 triliun, turun signifikan akibat penundaan transfer pusat. Apa dampaknya bagi pembangunan Jawa Barat?

Anggota DPRD Jabar menyoroti potensi turbulensi APBD 2026 sebesar Rp3 triliun lebih. Peningkatan kesadaran pajak Jabar dari masyarakat sangat krusial untuk pembangunan daerah.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad temui Menkeu bahas pemangkasan Dana Transfer Pusat sebesar Rp534 miliar untuk 2026, berpotensi hambat pembangunan daerah. Apa dampaknya?

Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan penyesuaian TPP pegawai Pemkot Tangerang 2026 sebesar 10 persen. Kebijakan ini diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

APBD DKI 2026 berpotensi turun drastis hingga Rp17 triliun. Pemangkasan dana transfer pusat menjadi penyebab utama, membuat DPRD dan Pemprov DKI kebingungan.