Sorot
{{caption}}
Tak Hanya Porsche-Harley, KPK juga Sita Valas dan Perhiasan Silmy Karim

{{caption}}
Hasil Timnas Indonesia vs Oman: Emil Audero Tepis Penalti, Garuda Unggul di Babak Pertama

{{caption}}
Purbaya Tarik Utang Baru Rp 386 Triliun hingga Mei 2026

{{caption}}
Krisis Kesehatan di Gaza Makin Parah, Ribuan Nyawa Terancam

{{caption}}
Sahroni Tanggapi Pigai soal Sipil Masuk Polri: Jangan Usul yang Enggak-Enggak

{{caption}}
Melihat Langsung Koleksi Kendaraan Mewah Silmy Karim yang Disita KPK

Topik Terkait
{{caption}}
Update Pelaporan SPT Tahunan Tembus 13,4 Juta hingga 28 Mei 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan.

{{caption}}
DJP Catat 13,2 Juta SPT Tahunan Sudah Dilaporkan hingga Mei 2026

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

DJP
{{caption}}
Pelaporan SPT Hingga 11 Mei 2026 Capai 13,2 Juta

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari hingga Desember, pelaporan mencapai 894.537 SPT dalam rupiah dan 1.496 SPT dalam dolar AS.

SPT
{{caption}}
Pelaporan SPT Capai 13,1 Juta pada 7 Mei 2026

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

SPT
{{caption}}
DJP Sebut Jumlah Pelaporan SPT Capai 12,1 Juta hingga 27 April 2026

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636.

{{caption}}
Update Terbaru Pelaporan SPT Tahunan, Tembus 11,9 Juta hingga 26 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 10.151.854 SPT.

{{caption}}
DJP Catat 11,4 Juta SPT Dilaporkan hingga 19 April 2026

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

{{caption}}
Update Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,1 Juta hingga 12 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

{{caption}}
Update Pelaporan SPT Tahunan, Capai 10,9 Juta hingga 8 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

{{caption}}
Pelaporan SPT Capai Rp10,8 Juta Hingga 6 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

{{caption}}
Data DJP: Pelaporan SPT Capai 10,7 Juta Hingga 5 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.421.240 SPT.

DJP
{{caption}}
DJP Catat Pelaporan SPT Capai 10,6 Juta hingga 1 April 2026

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.315.880 SPT.

{{caption}}
DJP Kalselteng Hapus Denda Pajak Keterlambatan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (DJP Kalselteng) mengeluarkan kebijakan penting dengan menghapus denda pajak keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak badan untuk tahun pajak 2025, bertujuan menjaga kepatuhan dan kel

{{caption}}
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

{{caption}}
Data Ditjen Pajak: Pelaporan SPT Capai 11,5 Juta Hingga 21 April 2026

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

{{caption}}
Pelaporan SPT DJP Capai 11,29 Juta, Kemenkeu Targetkan 15 Juta Hingga Akhir April

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat Pelaporan SPT DJP Tahunan telah mencapai 11,29 juta hingga 16 April 2026. Simak target dan imbauan penting dari Kementerian Keuangan.

{{caption}}
Kanwil DJP Papua Catat Ratusan Ribu Wajib Pajak Sukses Aktivasi Coretax

Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku melaporkan lebih dari 312 ribu wajib pajak telah berhasil melakukan aktivasi Coretax, menandakan peningkatan adaptasi terhadap transformasi digital perpajakan.

{{caption}}
Menkeu Purbaya Tindak Tegas Oknum Penyalahguna Sistem Coretax yang Diberhentikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang kembali menggunakan vendor sistem Coretax yang telah diberhentikan, mengungkap praktik curang di balik pelaporan SPT Tahunan dan pentingnya transparansi.

{{caption}}
DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas Akhir

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

{{caption}}
Edukasi Pajak Generasi Muda: Kanwil DJP Kalselteng Bangun Kesadaran Pajak Siswa Melalui Office Tour

Kanwil DJP Kalselteng gencar lakukan Edukasi Pajak Generasi Muda melalui program Office Tour, memperkenalkan peran pajak dan sistem Coretax kepada siswa untuk membentuk wajib pajak patuh di masa depan.

{{caption}}
Coretax Kerap Bermasalah, Komisi XI DPR: Menkeu Perlu Audit Sistem, Kenapa Pemeliharaan Tidak Malam

Said khawatir, jika gangguan sistem terus berulang maka wajib pajak akan malas melapor.

{{caption}}
OPINI: Coretax dan Wajib Pajak

Saya berharap ada perhatian dari Ditjen Pajak soal ini, agar wajib pajak tetap bisa lapor, semisal diberikan perpanjangan sehari karena ada kendala sistem IT.

{{caption}}
Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh Warga

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

{{caption}}
DJP Papua-Maluku: 213 Ribu Wajib Pajak Telah Laporkan SPT Tahunan 2025

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua, Papua Barat, dan Maluku mencatat lonjakan kepatuhan dengan 213.383 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2025 per Maret, menunjukkan peningkatan signifikan menjelang batas ak