Rute TransJakarta Blok M Makin Variatif, Pramono Tawarkan Naming Rights ke Astra Bangun Jakarta Tanpa APBD

Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung berkelakar mengenai semakin banyaknya rute TransJabodetabek terhubung ke kawasan Blok M. Candaan itu muncul seiring tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan transportasi menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga.

Pramono mengatakan, Pemprov Jakarta mulai membuka sejumlah koridor TransJabodetabek, antara lain rute Bogor-Blok M, Alam Sutera-Blok M, PIK 2-Blok M, hingga Bandara Soekarno Hatta-Blok M.

Banyaknya rute bermuara ke kawasan tersebut kemudian memunculkan candaan di tengah masyarakat.

"Sampai orang bercanda, dari Surabaya ke Blok M, Bandung ke Blok M, Singapura ke Blok M. Sekarang sudah menjadi negara Blok M," ujar Pramono disambut tawa peserta di Menara Astra, Jumat (5/6).

Di balik candaan tersebut, Pramono menilai perluasan jaringan transportasi umum telah memberikan dampak nyata terhadap perubahan pola mobilitas masyarakat.

Dia mencontohkan rute PIK 2-Blok M yang awalnya hanya ditargetkan melayani sekitar 2.000 penumpang per hari. Namun jumlah pengguna kini telah meningkat hingga sekitar 8.000 orang per hari.

Hal serupa terjadi pada rute Bogor-Blok M. Awalnya layanan tersebut dioperasikan dengan sekitar 14 armada dan ditargetkan melayani 1.500 hingga 1.800 penumpang per hari. Kini jumlah pengguna telah mendekati 10.000 orang per hari.

Menurut Pramono, peningkatan tersebut menunjukkan masyarakat semakin menerima transportasi umum sebagai alternatif perjalanan sehari-hari.

“Artinya apa yang kami buka ini secara signifikan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Pramono.

Pramono juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan fasilitas publik melalui skema naming rights atau hak penamaan. Menurut dia, pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif pendanaan pembangunan kota tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri peluncuran kampanye penggunaan transportasi umum yang digelar PT Astra International Tbk. Dalam kesempatan tersebut, dia secara terbuka menawarkan peluang kerja sama kepada Astra untuk memberikan nama pada fasilitas transportasi yang tengah dibangun di kawasan Dukuh Atas.

Pramono menjelaskan, kawasan Dukuh Atas saat ini menjadi simpul integrasi lima moda transportasi, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Bandara, dan KRL Commuter Line. Ke depan, kawasan tersebut juga akan dilengkapi jalur KRL melingkar yang terhubung dengan pusat integrasi transportasi.

"Namanya belum ada. Saya berharap mudah-mudahan Astra terketuk hatinya untuk ikut dalam skema naming rights,” kata Pramono sambil berkelakar kepada Presiden Direktur Astra, Rudy Chen di Menara Astra, Jumat (5/6).

Menurut Pramono, Pemprov Jakarta terus membuka peluang kerja sama dengan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan aset publik. Dia bahkan menegaskan seluruh halte, taman, maupun fasilitas publik yang memiliki nilai komersial dapat ditawarkan melalui skema tersebut.

“Pokoknya selama bisa menghasilkan pendapatan dan memberi manfaat bagi masyarakat, kami buka peluang kerja sama. Yang penting prosesnya transparan,” ujar Pramono.

Pramono mengatakan ingin membangun Jakarta dengan tata kelola terbuka serta memaksimalkan kolaborasi dengan dunia usaha. Dengan cara itu, pembangunan dapat berjalan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan APBD.

Sebagai contoh, dia menyebut revitalisasi Taman Bendera Pusaka di kawasan Barito yang saat ini ramai dikunjungi masyarakat dilakukan tanpa menggunakan dana APBD. Begitu pula dengan penataan kawasan Semanggi yang saat ini sedang dikerjakan dan dijadwalkan rampung pada tahun depan.

“Semua dilakukan tanpa menggunakan APBD. Pendanaannya berasal dari kerja sama dengan pihak swasta melalui skema naming rights,” kata Pramono.

Dia menambahkan, model serupa juga diterapkan untuk berbagai ruang terbuka hijau di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bahkan memperbolehkan perusahaan atau individu yang membiayai pembangunan taman untuk memberikan nama tertentu pada fasilitas tersebut.

Menurut Pramono, skema itu tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meminimalkan potensi persoalan hukum karena prosesnya dilakukan secara terbuka dan pemerintah hanya berperan sebagai penerima manfaat dari kerja sama yang dijalin.

“Saya ingin Jakarta dibangun secara transparan. Kalau ada pihak yang mau berkontribusi membangun fasilitas publik, tentu kami terbuka selama mekanismenya jelas dan akuntabel,” ujar Pramono.