Buntut BPJS PBI Dinonaktifkan, DPR Panggil Menkes, Dirut BPJS Kesehatan hingga Menkeu Purbaya

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala daerah menyampaikan narasi yang tepat terkait Pemutakhiran Data PBI-JKN, membantah klaim instruksi Presiden dan menegaskan proses sesuai regulasi.

Polemik kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang nonaktif kembali mencuat, mendorong desakan penerbitan SKB Tiga Menteri untuk solusi permanen dan kepastian layanan kesehatan.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun membuka layanan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, memastikan warga kurang mampu tetap memiliki akses kesehatan yang mudah.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Adapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Rieke menyinggung angka kemiskinan yang menurut perhitungannya mencapai 50,31 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan sekitar 147 juta jiwa.

Dasco memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dalam tiga bulan ke depan.

Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pihak Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI-JK BPJS Kesehatan meskipun status kepesertaan nonaktif karena proses reaktivasi PBI-JK dapat dilakukan dengan cepat, terutama untuk kondisi darurat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan atensi serius terhadap isu pengalihan beban BPJS PBI bagi 49 ribu peserta dari provinsi ke kota, mendesak solusi konkret demi jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera.

Dari total 2,1 juta data yang berhasil diaktivasi kembali, sebanyak 305.864 di antaranya termasuk dalam segmen PBI-JK.

Pemkot Serang perkuat layanan Jamkesda dengan menggandeng 8 RS, jamin akses kesehatan 11.000 warga kurang mampu yang terhapus dari BPJS PBI.

Kisah Marsi, ibu asal Bekasi, menyoroti peran vital program BPJS PBI dalam menopang biaya pengobatan cuci darah anaknya. Simak perjuangan dan harapan mereka untuk kesembuhan.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Mensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

Wali Kota Bandung Farhan tidak main-main. Ia akan menindak tegas pimpinan rumah sakit yang menolak pasien BPJS PBI.

Peserta tidak perlu datang ke dinas atau mengurus administrasi secara langsung karena pengaktifan kembali dilakukan terpusat oleh pemerintah.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan dana sebesar Rp15 untuk mengaktifkan kembali 120.000 peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya dicoret.

Alokasi PBI ditetapkan sebanyak 96,8 juta peserta setiap tahun dan didistribusikan ke seluruh daerah berdasarkan data terpadu yang terus dimutakhirkan.

Adapun komitmen pemerintah terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga tercermin dari dukungan pembiayaan melalui iuran PBI.