DPR dan Pemerintah Sepakat Reaktivasi PBI JK Nonaktif, Layanan Kesehatan Dijamin 3 Bulan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan DPR dan pemerintah sepakat reaktivasi sekitar 11 juta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang nonaktif. Dasco memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dalam tiga bulan ke depan.

“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” kata Dasco dalam rapat bersama pemerintah, Senin (9/2/2026).

Menurut Dasco, kebijakan tersebut diambil agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan selama proses pembenahan data berlangsung. DPR menilai perlindungan terhadap peserta PBI harus tetap menjadi prioritas.

Selain itu, DPR dan pemerintah juga mendorong pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih akurat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahan sasaran dalam program jaminan kesehatan.

“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutahiran desil dengan data pembanding terbaru,” ujarnya.

Dasco menegaskan, anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN harus dimaksimalkan dengan data yang tepat.

“DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat,” katanya.