Dasco Pimpin Rapat Bareng BPJS-Menkeu, Bahas Penonaktifan PBI-JK

Pemerintah menerbitkan SKB tiga kementerian untuk menjamin kepastian pembayaran PBI JKN bagi 11 juta peserta yang sedang masa transisi. Langkah ini diharapkan mengatasi keluhan pasien dan rumah sakit.

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Anggota DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk proaktif menginformasikan penonaktifan peserta, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), guna mencegah terhambatnya layanan kesehatan vital dan memastikan hak dasar masyarakat ter

BPJS Kesehatan sediakan mekanisme reaktivasi PBI JK yang dinonaktifkan per Januari 2026. Ini memastikan perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan, penderita kronis, atau darurat medis tetap terjamin.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun membuka layanan reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, memastikan warga kurang mampu tetap memiliki akses kesehatan yang mudah.

Rieke menyinggung angka kemiskinan yang menurut perhitungannya mencapai 50,31 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan sekitar 147 juta jiwa.

Dasco memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan dalam tiga bulan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Pihak Dinas Sosial selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses verifikasi kepesertaan sebelum pengaktifan dilakukan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan rumah sakit wajib melayani pasien PBI-JK BPJS Kesehatan meskipun status kepesertaan nonaktif karena proses reaktivasi PBI-JK dapat dilakukan dengan cepat, terutama untuk kondisi darurat.

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin membahas serius pengurangan penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota, menimbulkan kekhawatiran bagi puluhan ribu warga. Apa solusi yang disiapkan Pemkot Banjarmasin?

Dasco menilai, saat ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan 'buy back' atau membeli kembali saham-saham yang sebenarnya memiliki nilai yang bagus.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengapresiasi keputusan pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil per 1 April 2026.

Dasco memgaku tak masalah bila masyarakat sipil menyuarakan kritik ke pemerintah. Namun, dia berharap kritik itu dibangun.

Dasco menyampaikan sejumlah aspirasi terkait isu-isu di masyarakat kepada Prabowo. Mulai dari, pasokan dan harga bahan pangan hingga stok minyak.

Dasco Ahmad mengatakan, keputusan itu untuk menghindari birokrasi yang berbelit-belit.

Selain itu, Dasco memastikan Thomas sudah mundur dari pengurus Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan mencatat ada 1,6 juta warga di tiga kabupaten atau kota Jawa Tengah terkena dampak penonaktifan kepesertaan BPJS untuk layanan PBI JK.

Wali Kota Bandung Farhan tidak main-main. Ia akan menindak tegas pimpinan rumah sakit yang menolak pasien BPJS PBI.

Peserta tidak perlu datang ke dinas atau mengurus administrasi secara langsung karena pengaktifan kembali dilakukan terpusat oleh pemerintah.

Adapun pemutakhiran dilakukan karena data kepesertaan perlu terus disesuaikan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mensesneg Hadi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi dan jalan keluar dari masalah dialami masyarakat terkait BPJS Kesehatan.