Sufmi Dasco Ahmad
Berita Utama
-
berita update Ini yang Dibahas Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Makroekonomi
-
-
berita update Dasco Soal Prabowo Puji PDIP Jadi Oposisi Pemerintah: Keluar dari Lubuk Hati Paling Dalam
-
apbn 2027 Prabowo Bakal Jadi Presiden Pertama Sampaikan Arah Ekonomi di Hadapan DPR, Dasco Ungkap Alasannya
-
berita update Dasco Mendadak Kunjungi BEI, Tegaskan Komitmen DPR Jaga Kepercayaan Investor dari Pasar Saham RI
-
-
-
berita update Dasco Jelaskan Alasan Pembahasan Revisi UU Pemilu Tak Bisa Buru-Buru, Berpotensi Kembali Digugat ke MK
-
-
berita update Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakat RUU PPRT Disahkan Pada Rapat Paripurna Hari Ini
Berita Terbaru
Berita Populer
Berita Utama Lainnya
-
berita update Ikuti Arahan Dasco, Menkeu Purbaya Akhirnya Tunda Impor 105.000 Mobil Pikap dari India
-
-
-
-
bpjs pbi dinonaktifkan DPR dan Pemerintah Sepakat Reaktivasi PBI JK Nonaktif, Layanan Kesehatan Dijamin 3 Bulan
-
-
-
davos Presiden Prabowo Terima Laporan Dasco Sebelum Bertolak untuk Kunjungan Luar Negeri ke London dan Davos
-
-
aceh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Pastikan Anggaran Bencana Aceh Tidak Dipotong Melalui Telepon Prabowo
Cak Imin berkelakar merasa deg-degan ketika menyapa Dasco
Tim tersebut beranggotakan 52 orang dan diketuai Komjen Chryshnanda.
Ia menyebut, tim tersebut akan dibagi ke dalam sub kelompok yang bertugas melakukan pendataan untuk membantu Komite Reformasi Polri.
Diketahui, sampai saat ini tercatat sudah ada lima ribuan lebih korban dan terbesar di wilayah Jawa Barat.
Dasco juga menyebut bahwa DPR mendorong pemerintah membentuk Badan Pelaksana Rerformasi Agraria.
Tak hanya menyambut, bahkan Dasco mengantar langsung Sjafrie menuju ruang rapat Komisi I di Gedung Nusantara II DPR RI.
DPR menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di kompleks parlemen Jakarta pada hari Jumat, 5 September.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat, menandai langkah penting dalam transparansi DPR.
Salah satunya menghentikan tunjangan perumahan hingga memangkas fasilitas anggota DPR.