Bantuan untuk Aceh Tertahan di Bea Cukai, DPR Minta Pemerintah Berikan Dispensasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memberikan dispensasi terkait bantuan dari Diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Bea Cukai karena tidak mendapatkan izin untuk masuk.

Awalnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan ada masalah bantuan tertahan itu menjadi kewenangan Kementerian Keuangan.

"Kami mohon dengan segala hormat pimpinan DPR, untuk jaga hubungan baik, ini keluarga, ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga. Tapi ini dari kumpulan keluarga sesuai arahan bapak presiden, sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," kata Tito dalam rapat di DPR, Rabu (18/2/2026).

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Mentan Amran Sulaiman untuk memberi dispensasi atau keringanan agar bantuan tersebut diperbolehkan masuk.

Koordinasi dengan Bea Cukai

"Ini kan cuma pengiriman satu kali? Sumbangan dari warga aceh yang tinggal di Malaysia. Saya pikir mungkin mentan gak keberatan kali kan ini karena jumlahnya gak terlalu banyak. Pak mentan?" ujar Dasco.

Mentan Amran lantas menjwab agar meminta bantuan dalam bentuk uang saja.

Dasco lantas kembali meminta pemerintah agar diberikan dispensasi untuk bantuan dari Diaspora Aceh di Malaysia tersebut.

"Ini sudah keburu dibeli, barangnya tinggal dikirim, dan hanya 1 kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi," ujar Dasco.

"Pak mensesneg dan menkeu bisa koordinasi dengan dirjen bea cukai, ini kita sudah dengar mentan, karena ini namanya sumbangan hanya 1 kali dan jumlahnya tidak ganggu. Saya pikir pak mendagri kita bisa realisasi secepatnya supaya barang-barang ini bisa masuk dan diawasi ketat langsung ke pengungsian dalam rangka sambut puasa dan hari raya Lebaran," pungkasnya.