80 Sekolah di Lombok Timur Terima Bantuan Revitalisasi, Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menjadi sorotan dengan adanya peningkatan signifikan dalam program revitalisasi sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur mengumumkan bahwa sebanyak 80 sekolah, baik negeri maupun swasta, telah terdaftar sebagai penerima bantuan revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga Juli 2026. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dibandingkan dengan tahun 2025, yang hanya mencakup 60 sekolah.

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, M Nurul Wathoni, menjelaskan bahwa data ini bersumber dari surat resmi Kemendikdasmen yang meminta sekolah-sekolah terkait untuk melengkapi dokumen dan mengikuti sesi daring mengenai pelaksanaan bantuan revitalisasi APBN. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah tersebut.

Proses penandatanganan kerja sama (PKS) antara pihak sekolah dan kementerian akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap kedua dijadwalkan pada Juli 2026. Dana bantuan akan ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima, menjamin transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Peningkatan Jumlah Penerima dan Dukungan Legislatif

Peningkatan jumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi di Lombok Timur menjadi 80 unit pada tahun 2026 merupakan kabar baik bagi dunia pendidikan setempat. Angka ini naik 20 sekolah dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam pemerataan kualitas pendidikan.

M Nurul Wathoni mengungkapkan bahwa sekolah-sekolah ini memperoleh bantuan melalui dua jalur utama: usulan reguler via Dapodik dan usulan melalui pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jalur pokir ini menunjukkan adanya dukungan kuat dari wakil rakyat untuk memajukan pendidikan di daerah.

Peran Komisi X DPR RI, khususnya melalui Wakil Ketua HL Hadrian Irfani, sangat diapresiasi dalam memperjuangkan sarana pendidikan di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Timur. Komitmen ini menjadi salah satu faktor kunci dalam bertambahnya alokasi bantuan revitalisasi.

Mekanisme Penyaluran Dana yang Transparan

Pelaksanaan bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen ini dikelola secara swakelola oleh pihak sekolah, memberikan otonomi penuh dalam perencanaan dan penggunaan anggaran. Kepala sekolah memiliki peran sentral, dengan kewajiban untuk menandatangani PKS langsung di Jakarta, di kantor kementerian.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) revitalisasi APBN berada di kementerian, memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan keuangan berjalan sesuai prosedur. Anggaran bantuan ditransfer langsung dari Kemendikdasmen ke rekening sekolah penerima, tanpa melalui pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat penyaluran dana.

Sistem transfer langsung ini juga meminimalkan potensi penyelewengan dan memastikan bahwa dana benar-benar sampai ke tangan sekolah untuk tujuan revitalisasi. Transparansi menjadi prioritas utama dalam program ini demi tercapainya hasil yang maksimal.

Pengawasan dan Harapan Masa Depan

Mengingat pentingnya program ini, Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, M Nurul Wathoni, meminta komite sekolah dan masyarakat sekitar untuk turut serta mengawal dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak diharapkan dapat memastikan bahwa proyek revitalisasi berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi siswa.

Pihak Dikbud Lombok Timur menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian besar pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen terhadap sekolah-sekolah di Lombok Timur. Bantuan ini tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga meningkatkan semangat belajar mengajar.

Data revitalisasi ini masih bersifat sementara, dengan adanya peluang penambahan di tahap berikutnya. Dikbud Lombok Timur akan terus mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar lebih banyak sekolah dapat menerima bantuan serupa di masa mendatang. Untuk tahun 2026, Dikbud Lombok Timur telah mengusulkan perbaikan sekitar 180 sekolah, terdiri dari 125 SD, 40 SMP, dan sisanya TK/PAUD, meskipun yang baru terpanggil sekitar 80 sekolah.

Sumber: AntaraNews