Dasco: Dana Tanggap Darurat untuk Sumatra akan Diambil Dari Pos Lain

DPR juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di masa pengungsian, hunian sementara, dan hunian tetap terpenuhi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan Anggaran Bencana Aceh tidak akan dipotong setelah menghubungi Presiden Prabowo Subianto langsung dari rapat koordinasi di Banda Aceh, menjamin pemulihan cepat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad menargetkan roda pemerintahan di daerah terdampak bencana di Sumatera dapat normal sebelum Ramadhan 2026 melalui percepatan Pemulihan Pascabencana oleh Satgas gabungan.

DPR RI memberikan restu kepada Satgas Rehabilitasi Pemulihan Sumatera yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian untuk mengambil alih koordinasi penanganan bencana di wilayah utara Sumatera. Bagaimana strategi pemulihan yang akan diterapkan oleh Satgas ini?

Setelah berbincang beberapa saat, Dasco menyerahkan telepon genggamnya pada Menteri Keuangan Purbaya.

Pemerintah dan DPR menggelar rapat satgas pemulihan bencana Sumatra di Aceh. Eksekusi lapangan kini dipimpin Mendagri, 12 wilayah masih belum pulih.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan bencana di Sumatra, memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa gangguan.

Hal ini disampaikan saat rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12).

Purbaya mencatat dana siap pakai tersisa Rp1,51 triliun yang bisa langsung mengalir ke daerah terdampak, asalkan permintaan resmi segera diajukan.

Dasco menyatakan, rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dan sinergi seluruh stakeholder dalam percepatan penanganan bencana.

Rp60 miliar ditransfer ke pemerintah provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dimana masing-masing mendapat Rp20 miliar.

Hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

Menteri PU menganggarkan Rp8 miliar untuk Perbaikan Banjir Bali di 15 titik infrastruktur yang rusak pasca-banjir besar. Dana tanggap darurat ini menjamin pemulihan tanpa mengganggu anggaran lain.