Keras! Rieke PDIP Soroti PBI BPJS Nonaktif: Data Kemiskinan Indonesia Mengejutkan

Komisi IX DPR RI dan BPJS Kesehatan menyepakati kebijakan penting: peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang dinonaktifkan akan menerima notifikasi tiga bulan sebelumnya, guna memperkuat tata kelola kepesertaan JKN.

Setiap warga binaan berhak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan seluruh iuran ditanggung negara.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia menyoroti lemahnya integrasi dan pembaruan data PBI BPJS Kesehatan sebagai akar masalah ketidaktepatan sasaran. Mengapa sistem pendataan menjadi sorotan utama?

Rapat digelar di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap akurasi data negara, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos).

Anggota DPRD Jatim mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pemutakhiran data jaminan kesehatan warga miskin menyusul tingginya angka kesakitan dan jutaan warga belum tercover JKN PBI.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan JKN mandiri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah ini disambut positif legislator, akankah meringankan beban masyarakat?

Rieke, yang juga merupakan inisiator Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyoroti subsidi Pertamina untuk fakir miskin yang tidak tepat sasaran

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjamin harga obat-obatan tetap dalam batas wajar, khususnya harga obat JKN, di tengah gejolak nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak.

Pemkot Depok sedang mengkaji pemberian bantuan untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

Pada tahun 2019, biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan gagal ginjal mencapai sekitar Rp 2 triliun.

Bagi Febri, bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online bukan hanya soal mengejar penghasilan, tetapi tentang memastikan rasa aman.

Wali Kota Denpasar memberikan klarifikasi mengenai pernyataan terkait penonaktifan penerima bantuan iuran (PBI) untuk jaminan kesehatan BPJS Kesehatan.