Rieke Diah Pitaloka: Tragedi Siswa SD Ngada Bukti Data Bansos Negara Bermasalah

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap akurasi data negara, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa kasus meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku dan pena, tidak cukup disikapi dengan kemarahan semata.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap akurasi data negara, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos).

Rieke menilai, penentuan penerima bansos yang tidak tepat sasaran mencerminkan persoalan mendasar dalam metodologi pendataan nasional. Ia menegaskan bahwa data yang digunakan pemerintah seharusnya merujuk pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang akuntabel dan transparan.

"Kalau datanya tidak tepat, maka program dan uang negara pasti salah sasaran. Ini sudah masuk ranah akuntabilitas dan transparansi negara," kata Rieke seperti dikutip dari akun Instagram @riekediahp, Jumat (6/2).

Konstitusional Rakyat

Ia mempertanyakan apakah metodologi pendataan dan sistem data BPS yang berjalan saat ini masih layak dipertahankan, mengingat dampaknya langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

"Ini bukan soal mempertahankan segelintir jabatan orang di BPS. Ini soal hak konstitusional rakyat dan tanggung jawab negara,” ujarnya.

Rp6 Triliun

Rieke juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan untuk BPS dalam dua tahun terakhir. Ia menyebutkan bahwa pada 2025 lalu BPS menerima tambahan anggaran hingga ratusan miliar rupiah, sementara pada tahun ini anggarannya disebut menembus lebih dari Rp6 triliun.

"Rasanya, uang sebesar itu lebih baik dialokasikan langsung untuk pendidikan anak-anak tidak mampu,"kata Rieke.

Menurutnya, di era otonomi daerah dan dengan berlakunya Undang-Undang Desa, sudah saatnya negara membangun basis data yang bersumber dari desa dan kelurahan. Data tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat dibandingkan pendataan yang bersifat sentralistik.

Saat ini, lanjut Rieke, pemerintah tengah memperjuangkan terwujudnya data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan—data yang benar-benar mencerminkan kebutuhan, kondisi, dan potensi riil desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, ia mengaku mencium adanya manuver tertentu yang berupaya menggagalkan agenda tersebut.

"Kok sepertinya ada yang kasak-kusuk bermanuver mau gagalkan?" ujarnya.

Keberlangsungan Hidup Rakyat

Rieke bahkan mengaitkan persoalan ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya menginginkan data negara yang akurat. Ia mempertanyakan adanya indikasi pihak-pihak yang justru mempertahankan data yang dinilainya bermasalah.

"Tiba saatnya kita buka siapa yang mempertahankan data yang ‘bobrok’. Presiden ingin data negara akurat, kok indikasinya ada yang mau menggagalkan?” katanya.

Ia menegaskan persoalan data bukan isu teknis semata, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup rakyat, bangsa, dan negara. Karena itu, Rieke menyerukan agar perdebatan dilakukan secara terbuka dan berbasis argumen, bukan melalui intimidasi.

"Hari gini masih mau pertahankan data negara yang tidak akurat? Ini soal hidup rakyat. Yuk adu argumentasi terbuka," katanya.