Gubernur NTT Soal Murid SD Meninggal: Saya Malu, Kita Gagal

Gubernur NTT mengakui bahwa sistem yang ada saat ini dianggap gagal usai anak SD bunuh diri gara-gara urusan buku dan pensil.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengungkapkan bahwa peristiwa bunuh diri yang melibatkan siswa SD di Kabupaten Ngada merupakan indikasi kegagalan pemerintah.

Ia menyebutkan bahwa baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, serta peran sosial, agama, dan budaya, turut berkontribusi terhadap situasi tersebut.

"Saya malu sebagai gubernur. Masih ada anak-anak meninggal gara-gara urusan buku dan pena, serta tagihan uang sekolah," ujarnya, Kamis (5/2).

Melki mengakui bahwa sistem yang telah dibangun tidak mampu menjangkau dan memastikan bahwa tidak ada anak-anak di NTT yang kehilangan nyawa hanya karena masalah sepele seperti buku dan pena.

"Faktanya demikian, ini sangat memalukan, saya harus katakan kita semua, juga saya selaku Gubernur kita gagal. Saya mengatakan pemerintah gagal, terutama pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa," ungkapnya.

Ia juga menyesalkan bahwa warga miskin tidak mendapatkan bantuan sosial hanya karena masalah administrasi.

Gubernur Melki dengan tegas menginstruksikan agar tidak ada pihak yang memotong dana bantuan sosial untuk warga miskin.

"Jangan ada yang main data untuk orang miskin termasuk menyalahgunakan uang untuk orang miskin, itu wajib hukumnya kita tuntut dia sebagai pelaku extraordinari crime juga sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan," tegasnya.

Ia meminta agar sistem yang ada diperbaiki, karena masyarakat saat ini terjebak dalam administrasi birokrasi yang rumit.

Melki menekankan bahwa tugas pemerintah adalah turun ke masyarakat dan memfasilitasi segala urusan yang berkaitan dengan nasib mereka.

"Jangan tunggu masyarakat datang menghadap kita. Jangan persulit masyarakat jika mau mengurus administrasi kependudukan sebagai warga negara," ucapnya.

Sekolah Negeri Tapi Harus Bayar

Seorang siswa SD berinisial YBR mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri di dekat pondok milik neneknya.

Sebelum kejadian tersebut, YBR pernah meminta ibunya untuk membelikan buku dan pena, namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi karena kondisi keuangan keluarga yang sulit.

Selain kekurangan alat belajar, keluarga YBR juga menghadapi beban biaya sekolah yang cukup berat untuk pendidikan di sekolah negeri.

Kepala Sekolah SD Negeri Rj, Maria Ngene, menyatakan bahwa meskipun sekolah tersebut berstatus negeri, setiap siswa dikenakan biaya komite sebesar Rp 1,2 juta per tahun.

"Ibu YBR sudah bayar tahap satu sebesar Rp 500 ribu, masih sisa Rp 720 ribu," ujarnya.

"Dalam setahun bayar tiga kali. Hitungannya setiap empat bulan sekali bayar," tambahnya.

Menurut penjelasan Maria, biaya komite tersebut digunakan tidak hanya untuk membayar guru honorer, tetapi juga untuk mendanai kegiatan olahraga antar kecamatan.

"Tahun ini kami sebagai tuan rumah, sehingga uang komitenya dinaikan menjadi Rp 1,2 juta, dari sebelumnya hanya Rp 500 ribu," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa besaran biaya tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pihak komite sekolah dan orang tua siswa.

"Pungutan itu tidak diketahui dinas pendidikan kabupaten Ngada. Kami hanya berkonsultasi dengan pengawas sekolah," jelasnya.