Harga dari Sebuah Buku Sekolah

Seorang anak di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, mengakhiri hidupnya sendiri setelah kesulitan membeli buku sekolah dan alat tulis.

Oleh Putu Geniki L. Natih Universitas Indonesia, Indonesia

Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, kasus bunuh diri seorang bocah berusia 10 tahun mengungkap keterbatasan metrik kemiskinan berbasis pendapatan. Data multidimensi menunjukkan bahwa kekurangan di Indonesia seringkali terkumpul jauh sebelum sebuah keluarga secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin.

Seorang anak di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, mengakhiri hidupnya sendiri setelah keluarganya kesulitan membeli buku sekolah dan alat tulis. Bocah laki-laki itu seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun. Sebelum tragedi itu, ia dan teman-teman sekelasnya diminta oleh sekolah untuk membayar uang sekolah sebesar Rp 1,2 juta.

Insiden ini merupakan pengingat bagaimana kerentanan dapat menumpuk secara diam-diam dari waktu ke waktu. Kemiskinan dan kerentanan jarang muncul dalam satu momen; seringkali hal itu terakumulasi di berbagai aspek seperti pendidikan, jaminan kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar.

Pertanyaan yang lebih mendalam kemudian adalah, bagaimana kita dapat memperkuat sistem kita sehingga kerentanan tersebut dapat dikenali lebih awal dan ditangani lebih cepat?

Jika tanda-tanda kekurangan, yaitu, ketidakhadiran sekolah yang tidak teratur, kurangnya dokumen, kesenjangan dalam layanan dasar, terdeteksi tepat waktu, dukungan dapat dimobilisasi sebelum penderitaan menjadi berlebihan. Sangat penting bagi kita untuk mulai memikirkan membangun pendekatan pembangunan yang lebih jelas melihat keluarga dan merespons lebih cepat, sehingga tidak ada anak yang merasa bahwa buku sekolah menjadi penghalang antara mereka dan masa depan mereka.

Metrik kemiskinan di Indonesia terutama bergantung pada konsumsi rumah tangga, namun banyak rumah tangga "non-miskin" masih kekurangan layanan dasar. Anak-anak merasakan kekurangan tersembunyi ini terlebih dahulu, yang menunjukkan keterbatasan ukuran moneter tersebut.

UNICEF menyatakan bahwa anak-anak menghadapi kekurangan secara berbeda dan seringkali lebih parah daripada orang dewasa; bahkan di atas garis kemiskinan, mereka mungkin kekurangan identitas hukum, pendidikan, sanitasi, listrik, atau layanan penting lainnya.

Di Nusa Tenggara Timur, indikator multidimensi yang meneliti kekurangan di berbagai aspek kehidupan, mengikuti indikator yang diukur dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi ( MPI ) global, menggambarkan bagaimana berbagai kekurangan tersebut saling terkait.

Data indikator terkini yang menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2025 menunjukkan bahwa 12,0 persen individu mengalami kekurangan akses pendidikan (yaitu individu yang tinggal di rumah tangga di mana setidaknya satu anak berusia 0-18 tahun tidak bersekolah), 7,7 persen individu tidak memiliki akses nyata terhadap asuransi kesehatan, meskipun ada jaminan kesehatan universal melalui BPJS Indonesia, 13,6 persen individu kekurangan air bersih sesuai definisi SDGs, 19,7 persen individu kekurangan sanitasi yang memadai sesuai definisi SDGs, 12,7 persen kekurangan akses listrik jaringan, 7,5 persen mengalami pekerja anak (yaitu individu yang tinggal di rumah tangga di mana setidaknya satu anak berusia 0-18 tahun di rumah tangga tersebut tercatat telah bekerja dalam seminggu terakhir), 9,9 persen kekurangan akses prasekolah (yaitu individu yang tinggal di rumah tangga di mana anak berusia 0-6 tahun tidak bersekolah di prasekolah).

Angka-angka ini, serta perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) global dan Analisis Kemiskinan Tumpang Tindih Berganda (MODA ) untuk Indonesia, mengungkapkan bahwa kesulitan, khususnya bagi anak-anak, jarang terjadi secara terisolasi. Kesulitan-kesulitan tersebut saling tumpang tindih. Seorang anak yang kekurangan pendidikan seringkali juga kekurangan dalam dimensi lain yang membentuk kehidupan sehari-hari. Kemiskinan pendapatan saja tidak dapat menangkap akumulasi kerentanan ini.

Kemiskinan multidimensi memperluas pemahaman kita melampaui sekadar pendapatan untuk mencakup kekurangan yang nyata. Indeks Kemiskinan Multidimensi mengukur kerugian dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, aset, dan akses ke layanan dasar, yang tidak hanya mencakup berapa banyak orang yang miskin, tetapi juga seberapa intens mereka mengalami kesulitan yang saling tumpang tindih.

Di provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, tumpang tindihnya kemiskinan bukanlah pengecualian, melainkan norma. Indeks Kemiskinan Multidimensi menawarkan peta kesulitan hidup yang lebih jelas daripada sekadar pendapatan, sehingga terlihat kerentanan berlapis yang seringkali menumpuk secara diam-diam sebelum krisis muncul.

Seandainya tanda-tanda peringatan multidimensi, seperti kehadiran sekolah yang tidak teratur atau kurangnya asuransi kesehatan, memicu dukungan yang tepat waktu dan terkoordinasi, setidaknya jalan hidup satu anak mungkin akan berbeda.

Masalah Penggunaan Data

Indonesia sudah memiliki data untuk membangun instrumen kemiskinan multidimensi guna mendukung kebijakan berbasis bukti. Badan Pusat Statistik Indonesia mengumpulkan data multidimensi seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air, dan aset, serta data potensi aset dan liabilitas tingkat desa ( Podes ).

Kesenjangan sebenarnya terletak pada bagaimana data ini digunakan. Data sosial-ekonomi di Indonesia masih digunakan terutama untuk tujuan administratif, yaitu mengklasifikasikan rumah tangga sebagai miskin, menentukan kelayakan, dan memantau target pembangunan nasional. Namun tantangan yang kita hadapi saat ini melampaui kategorisasi, seperti yang diingatkan oleh kasus-kasus di NTT. Kemiskinan dapat muncul jauh sebelum sebuah keluarga secara resmi diklasifikasikan sebagai miskin.

Sebagai contoh, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa beberapa anak di Nusa Tenggara Timur tidak memiliki akta kelahiran, yang dapat mengakibatkan tidak memiliki Nomor Identifikasi Nasional. Tanpa identitas resmi, anak-anak ini berisiko terpinggirkan dari program perlindungan sosial dan bahkan dari layanan publik dasar.

Yang penting, informasi pendaftaran kelahiran sudah tercatat dalam survei nasional seperti Susenas. Ini berarti identifikasi dini dimungkinkan. Oleh karena itu, kesenjangan sebenarnya bukanlah pada ketersediaan data, tetapi pada bagaimana data ini dimobilisasi, beralih dari klasifikasi administratif menuju tindakan proaktif dan preventif yang mengatasi kerentanan sebelum memburuk.

Beralih ke respons kebijakan, Indonesia memiliki tradisi kuat dalam pembangunan akar rumput yang digerakkan oleh masyarakat. Mekanisme seperti Musrenbang (musyawarah desa) melembagakan perencanaan partisipatif dari tingkat desa ke atas. Desentralisasi telah lama dibingkai untuk mendekatkan kebijakan kepada warga. Namun implementasinya seringkali tetap sektoral dan terkotak-kotak: pendidikan ditangani secara terpisah dari kesehatan, perumahan dipisahkan dari perlindungan sosial. Namun, rumah tangga miskin mengalami kekurangan sebagai realitas yang saling terkait. Di sinilah MPI dapat berfungsi sebagai jembatan.

Indikator multidimensi membantu desa dan pemerintah daerah melihat kekurangan mana yang berkelompok, seperti pendidikan, sanitasi, listrik, pekerja anak, sehingga mereka dapat membuat rencana bersama. Jika digunakan secara lokal, MPI menyelaraskan data nasional dengan realitas masyarakat dan menggeser pembangunan menuju hasil kesejahteraan yang nyata.

Pergeseran metode pengukuran ini bukanlah hal yang abstrak. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap program-program perlindungan sosial unggulan Indonesia. Transfer tunai untuk keluarga miskin dan bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu telah memainkan peran penting dalam mendukung rumah tangga rentan dan menjaga anak-anak tetap bersekolah. Namun, penargetan masih sebagian besar didasarkan pada status ekonomi rumah tangga yang tercatat dalam catatan administrasi, yang menyebabkan kemungkinan kesalahan inklusi dan eksklusi . Perspektif multidimensional dapat menyempurnakan pendekatan ini.

Jika melihat lebih dari sekadar angka, pada ekonomi yang lebih bermoral, visi pendirian Indonesia tidak pernah hanya tentang statistik pertumbuhan semata. Konstitusi berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, tentang ekonomi kerakyatan atau "ekonomi rakyat" menempatkan rakyat, bukan pasar atau agregat, sebagai pusat pembangunan.

Tragedi Nusa Tenggara Timur bukan hanya tentang pendapatan. Ini tentang martabat, kesempatan, dan hak-hak sipil. Buku sekolah bukanlah barang mewah; itu adalah titik awal menuju kewarganegaraan. Ketika kemiskinan diukur secara multidimensional, kebijakan pembangunan menjadi kurang tentang ambang batas dan lebih tentang realitas kehidupan. Kebijakan tersebut mengakui bahwa kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar bukanlah hal yang sepele. Itu adalah fondasi bagi kesejahteraan manusia.

Putu Geniki L. Natih adalah kepala kelompok riset kemiskinan dan kesejahteraan di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI). Beliau juga merupakan peneliti yang berspesialisasi dalam pengukuran kemiskinan di Universitas Oxford.

Rina Karlin , seorang analis kebijakan di Kementerian Keuangan Indonesia, turut menulis artikel ini. Ia memiliki spesialisasi di bidang kesejahteraan dan modal manusia, serta tertarik pada penelitian tentang demografi ekonomi untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.