Rieke Diah Pitaloka Tekankan Pentingnya Data Presisi untuk Cegah Korupsi Penanganan Bencana

Anggota DPR-RI mendesak pemerintah daerah di Aceh untuk proaktif menyajikan data bencana Aceh yang akurat agar bantuan dari pusat tepat sasaran dan percepatan pemulihan dapat terlaksana, menghindari data 'sampah' yang menghambat anggaran.

Perbedaan atau ketidaksinkronan data antarinstansi berpotensi memengaruhi analisis dan keputusan yang diambil pemerintah.

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan RUU Satu Data Indonesia krusial untuk kedaulatan data nasional. Regulasi ini akan mengintegrasikan data pemerintah, menjadi fondasi kebijakan terpadu.

Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan RUU Satu Data Indonesia adalah kunci reformasi tata kelola pemerintahan, memastikan integrasi data nasional yang mengikat dan akurat untuk pembangunan.

Rieke menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Sosial yang telah menandatangani reaktivasi kepesertaan tersebut.

Menurutnya, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap akurasi data negara, khususnya data penerima bantuan sosial (bansos).

Rieke menegaskan tuduhan tersebut merupakan bentuk framing dan menyinggung intimidasi yang selama ini ia alami.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terkait wacana mekanisme Pilkada Dipilih DPRD, guna mencegah praktik politik transaksional.

Menurut Rieke, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyusun data kebencanaan yang akurat dan terpadu.

Komisi Informasi DKI Jakarta menekankan pentingnya keseimbangan antara Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi. Bagaimana badan publik memastikan keduanya berjalan selaras?

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah, memastikan program tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

KPK Ingatkan DPRD Sulsel agar tidak mengintervensi pelaksanaan program pokok pikiran (pokir), terutama terkait pengadaan barang dan jasa, demi mencegah kerugian negara. Apa dampaknya jika peringatan ini diabaikan?

Peringatan Hari Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember menjadi momen yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesadaran akan isu korupsi.

Harus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia.

Ia bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka.

Rieke menegaskan, peringatan 71 tahun KAA yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung menjadi pengingat dunia untuk menolak kolonialisme dan penindasan.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa norma dalam RUU ini harus presisi agar kewarganegaraan tidak dijadikan komoditas.