Jaminan Kesehatan Warga Binaan Timpang, Rieke Minta Integrasi BPJS Dipercepat
Setiap warga binaan berhak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan seluruh iuran ditanggung negara.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa jaminan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus dipenuhi.
Ia menyebut, regulasi terkait hak layanan kesehatan bagi warga binaan sudah jelas. Setiap warga binaan berhak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan seluruh iuran ditanggung negara.
Dengan demikian, akses terhadap layanan kesehatan dasar, obat-obatan, hingga rujukan medis seharusnya terjamin.
Masih Jauh dari Harapan
Namun, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan. Rieke mengungkapkan, hingga kini masih banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) yang belum terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
Kondisi ini membuat pembiayaan layanan kesehatan sepenuhnya dibebankan pada anggaran internal lapas yang terbatas.
Salah satu contoh terjadi di Lapas Banceuy. Dengan jumlah warga binaan mencapai 1.130 orang, anggaran kesehatan yang tersedia hanya sekitar Rp10 juta per tahun. Menurut Rieke, angka tersebut tidak rasional untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar.
"Integrasi dengan BPJS Kesehatan bukan hanya solusi, tetapi keharusan. Ini langkah konkret untuk memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi, sekaligus mengurangi beban anggaran lapas," ujar Rieke seperti dikutip dari akun instagram riekediahp, Jumat (27/3).
Persoalan Kesehatan
Selain persoalan kesehatan, ia juga menyoroti krisis anggaran konsumsi yang terjadi di Lapas Banceuy. Saat ini, kebutuhan anggaran konsumsi mencapai Rp9,5 miliar, sementara pagu yang tersedia hanya Rp4,73 miliar.
Defisit hampir 200 persen atau sekitar Rp4,77 miliar tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas gizi warga binaan.
Kondisi ini, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berisiko memicu gangguan keamanan di dalam lapas akibat keterbatasan kebutuhan dasar.
Aspek Kemanusiaan
Rieke menegaskan, persoalan ini bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, melainkan menyangkut aspek kemanusiaan yang harus menjadi perhatian serius negara.
Untuk itu, ia mendorong sejumlah langkah strategis dilakukan secara simultan, yakni integrasi penuh lapas dengan BPJS Kesehatan, penambahan anggaran konsumsi, serta penguatan sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan.
Ia juga mengusulkan agar wilayah Jawa Barat dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project), dimulai dari Lapas Banceuy, guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal.
"Dari Banceuy, kita kembali diingatkan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali," kata Rieke.