Aturan Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75 Persen Masih Dikaji MK, Tarif Kelab Malam & Spa Belum Naik

Kementerian Dalam Negeri pun telah mengeluarkan Surat Edaran yang menjadi landasan hukum pengusaha membayar pajak hiburan dengan tarif lama.

Mengacu pada UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pengusaha hiburan tidak akan menaikkan pajak hingga 75 persen.

"Ini yang kita tentunya kita harapkan adalah berlaku pada UU yang lama, yaitu UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana batas minimalnya tidak ada," ujar Hariyadi.

"Pasal 55 Ayat 1 itu, kita (spa) dimasukkan dalam kategori hiburan, padahal kita tidak sama dengan hiburan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terkait spa itu di Pasal 14 itu sendiri, spa di nomor 13," terangnya.

Soal besaran pajak, dikatakan Didi, seharusnya tidak serta merta naik menjadi 40 persen.

Dalam kesempatan yang sama, pengusaha karaoke, Inul Daratista mengatakan industri hiburan tidak akan membebankan pajak hiburan mulai dari 40 persen.

"Seperti yang sudah dibicarakan tadi, mudah-mudahan semuanya ada titik temu, surat edaran yang disampaikan kepada kepala daerah bisa menjadi acuan kita untuk bisa bertahan saat ini," kata Inul Daratista di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/1).

Dia berharap kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik, sehingga dia tidak perlu memecat 5.000 karyawan InulVizta karena sepi pengunjung.

"Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik sembari menunggu keputusan dari MK nanti," tambahnya.


Perempuan 45 tahun ini berharap permasalahan mengenai kenaikan tarif pajak hiburan bisa segera diatasi dan ditemukan solusinya.