Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
pajak hiburan
Hal itu disampaikan langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luki Alfirman, pada saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif pajak hiburan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Hal itu disampaikan langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luki Alfirman, pada saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
- DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
- Pemerintah Komitmen Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak
- Pengusaha: Orang Kaya Pembeli Barang Branded Berpotensi Kabur Ke Malaysia Akibat Permendag Nomor 8 Tahun 2024
- Diam-Diam, Pemerintah Sudah Masukkan Kenaikan PPN 12 Persen ke RAPBN 2025
- Kapolda Metro Pastikan Tidak Ada Anggota Bawa Senjata Api dalam Pengamanan Sidang MK
- Menkumham Sahkan Aturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Buku, Siap-Siap Jasa Fotocopi Wajib Bayar
Dia mengatakan insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan/penghapusan, yang merupakan kewenangan kepala daerah yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Jadi nanti cara formalnya, tetap ada Pemda (Pemerintah Daerah) itu harus menerbitkan Perkadanya," ujar Luki.
Luki menyebut, sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
"Kiita bisa melihat sudah ada beberapa Pemda yang memang menunjukkan niatnya untuk memberikan insentif ini. Tapi kita masih menunggu secara formal penerbitan Perkadanya," terang Luki.
Sebelumnya, para pengusaha hiburan Indonesia, seperti Hotman Paris hingga Inul Daratista memprotes atas kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen. Menurutnya kenaikan itu sangat tidak masuk akal dan dapat melumpuhkan bisnis hiburan di Indonesia.
Bahkan beberapa waktu lalu, mereka sempat menyambangi Kanto Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimin dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta agar keputusan kenaikan pajak hiburan tersebut dihentikan atau tiadakan.
"Jadi kita kemaren ketemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hari ini ketemu Pak Menko Marves (Luhut). Dua-duanya sependapat bahwa memang angka 40 persen itu tidak masuk akal," kata Hotman beberapa waktu lalu.
