Hal itu disampaikan langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luki Alfirman, pada saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif pajak hiburan sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Hal itu disampaikan langsung Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luki Alfirman, pada saat konferensi pers APBN KiTa, Kamis (22/2).
Dia mengatakan insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan dan pembebasan/penghapusan, yang merupakan kewenangan kepala daerah yang ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Jadi nanti cara formalnya, tetap ada Pemda (Pemerintah Daerah) itu harus menerbitkan Perkadanya," ujar Luki.
Luki menyebut, sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
"Kiita bisa melihat sudah ada beberapa Pemda yang memang menunjukkan niatnya untuk memberikan insentif ini. Tapi kita masih menunggu secara formal penerbitan Perkadanya," terang Luki.
Sebelumnya, para pengusaha hiburan Indonesia, seperti Hotman Paris hingga Inul Daratista memprotes atas kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen. Menurutnya kenaikan itu sangat tidak masuk akal dan dapat melumpuhkan bisnis hiburan di Indonesia.
Bahkan beberapa waktu lalu, mereka sempat menyambangi Kanto Kementerian Koordinator Bidang Kemaritimin dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta agar keputusan kenaikan pajak hiburan tersebut dihentikan atau tiadakan.
"Jadi kita kemaren ketemu Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Hari ini ketemu Pak Menko Marves (Luhut). Dua-duanya sependapat bahwa memang angka 40 persen itu tidak masuk akal," kata Hotman beberapa waktu lalu.
Surat edaran pajak hiburan tersebut nantinya akan mengatur pemberian insentif insentif dalam bentuk pajak penghasilan badan (PPh Badan) sebesar 10 persen.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca Selengkapnya
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca Selengkapnya
Ini merupakan pesta diskon spesial untuk masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca Selengkapnya
Ini dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca Selengkapnya
Dasar hukum sidang isbat tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi