Pemprov DKI Naikkan Pajak Karaoke hingga Spa Jadi 40 Persen

Hal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.

Pemda Bali telah menggelar rapat bersama seluruh wali kota setempat untuk menyepakati besaran tarif pajak hiburan karaoke hingga spa di bawah 40 persen.

Mendagri Tito menilai, gugatan yang dilayangkan pelaku usaha spa tersebut merupakan hak dari pelaku usaha atas regulasi pemerintah.

Tingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.

Hal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.

Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Padahal kenaikan tarif pajak karaoke hingga kelab malam diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Menko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.

Penetapan tarif pajak sebesar 40 persen untuk jasa hiburan itu terdapat pada pasal 52 ayat 2 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024.

Pengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.

Mengingat pemerintah menaikkan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen - 75 persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.

Integrasi CCTV dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi gangguan keamanan maupun kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pelaksanaan **CFD Rasuna Said** akan efektif mulai 1 Juni 2026, setelah seluruh fasilitas pendukung rampung disiapkan untuk kenyamanan warga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat monitoring hewan kurban jelang Idul Adha 2026 untuk memastikan standar kesehatan dan ketertiban di seluruh wilayah Ibu Kota.

Kemudian, sejumlah proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembukaan area Car Free Day (CFD) Rasuna Said adalah upaya menunjukkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah, dengan implementasi efektif mulai 1 Juni 2026.

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

Indonesia meraih posisi pertama dunia dalam indeks transparansi insentif perpajakan GTETI 2026, mengungguli 116 negara lainnya.

Pajak ini dikenakan pada berbagai produk, termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, dan rokok elektrik.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Langkah ini diambil di tengah proses audit investigasi terhadap praktik restitusi yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.