LIVE

Hotman Paris Protes Pajak Diskotek Hingga SPA Capai 75 Persen, Ditjen Pajak Jawab Begini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.

pajak hiburan
Hotman Paris Protes Pajak Diskotek Hingga SPA Capai 75 Persen, Ditjen Pajak Jawab Begini
Hotman Paris Protes Pajak Diskotek Hingga SPA Capai 75 Persen, Ditjen Pajak Jawab Begini (merdeka.com)

Hotman menilai tingginya pungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa tersebut berpotensi merugikan pariwisata Indonesia.

Harga Outfit Dipreteli, Hotman Paris 'Aku Somasi Kau'
Harga Outfit Dipreteli, Hotman Paris 'Aku Somasi Kau' © 2024 maverick

Hotman Paris Protes Pajak Diskotek Hingga SPA Capai 75 Persen, Ditjen Pajak Jawab Begini

Hotman Paris Protes Pajak Diskotek Hingga SPA Capai 75 Persen, Ditjen Pajak Jawab Begini

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merespons protes yang dilayangkan oleh pengacara kondang Hotman Paris terkait tingginya pungutan pajak hiburan dan spa yang mencapai 75 persen.


Hotman menilai tingginya pungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa tersebut berpotensi merugikan pariwisata Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.


Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Itu (pajak hiburan) pemerintah daerah ya, kalau sesuai dengan undang-undang HKPD yang tidak diatur oleh pemerintah pusat," kata Dwi kepada awak media di Gedung DJP Pusat, Jakarta, Senin (8/1). 

Mengutip Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, terdapat sepuluh objek pajak hiburan antara lain:


1. Tontonan film

2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana

3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya

4. Pameran

5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya

6. Sirkus, akrobat, dan sulap

7. Permainan bilyar dan boling

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan

9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)

10. Pertandingan olahraga.

Isi buku itu menyebutkan, tarif pajak hiburan disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen.


"Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen," bunyi buku itu. 

Sebelumnya, Pengacara Hotman Paris protes tentang tingginya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.
Hotman menilai tingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.

"What? 40 sampai dengan 75 persen pajak? What? OMG (kelangsungan industri pariwisata di Indonesia terancam)," tulis Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial.

Harga Outfit Dipreteli, Hotman Paris 'Aku Somasi Kau'
Harga Outfit Dipreteli, Hotman Paris 'Aku Somasi Kau' © 2024 maverick
Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Presiden Prabowo Pimpin Ratas Kabinet di Hambalang, Ini yang Dibahas

{{caption}}
Purbaya Yudhi Sadewa Dikabarkan Dirawat di RS, Simak Sepak Terjang sebagai Menkeu!

{{caption}}
Malam Mengerikan di Bekasi Timur: Cahaya KA Argo Bromo Datang, Saya Lompat dan Sembunyi di Bawah Peron

{{caption}}
Hasil Malut United vs Persis: Drama 7 Gol dan 1 Kartu Merah, Laskar Kie Raha Petik 3 Angka

{{caption}}
Viral Siswa SMP di Deli Serdang Buang MBG ke Jalan, Diduga Basi dan Tak Layak Makan

{{caption}}
Kasus Suntik LPG Subsidi di Klaten Terbongkar, Negara Rugi Rp 6,7 Miliar

Topik Terkait
{{caption}}
Sandiaga Uno: Pajak Hiburan Batal Naik

Hal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.

Meparekraf Sandiaga Uno
{{caption}}
Mendagri Minta Pemda Beri Diskon Pajak Karaoke Cs di bawah 40 Persen: Untuk Lapangan Pekerjaan!

Tingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Daftar Tarif Pajak Hiburan Negara se-ASEAN, Indonesia Paling Horor

Pemilik Atlas Beach Club, Hotman Paris mengeluhkan aturan pajak hiburan yang naik hingga 75 persen.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Pelanggan Jasa Hiburan Hanya Dinikmati Orang Kaya, Hotman Paris: Itu Pendapat Paling Bodoh

Pendapat tersebut hanya alasan munafik yang dipakai untuk mematikan bisnis hiburan di Indonesia.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Tarif Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Hotman Paris Sapa Sri Mulyani: Hai

Hal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Protes Kenaikan Pajak Hiburan, Hotman dan Rombongan Pengusaha 'Ngadu' ke Menko Luhut

Tak hanya Luhut, Hotman juga sebelumnya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk mengadukan kenaikan pajak hiburan.

kenaikan pajak hiburan
{{caption}}
Pilih Ekspansi ke Malaysia dan Dubai Akibat Pajak Hiburan Mahal, Hotman paris: Goodbye Indonesia

Tarif pajak hiburan di Indonesia dinilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Pajak Hiburan Naik
{{caption}}
Ternyata ini Alasan Hotman Paris Tolak Keras Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75 persen

Pajak hiburan dikenakan tarif 40 persen sampai 75 persen berpotensi merugikan pengusaha.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Cerita Hotman Paris: Presiden Marah Pajak Kelab Malam Naik 75 Persen

Padahal kenaikan tarif pajak karaoke hingga kelab malam diatur dalam UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pajak Hiburan
{{caption}}
Hotman Paris dan Deretan Bos Kelab Malam Temui Menko Airlangga, Tolak Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen

Hotman Paris Hutapea mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman Paris Hutapea
{{caption}}
Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan

Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Pemprov DKI Naikkan Pajak Karaoke hingga Spa Jadi 40 Persen

Besaran tarif pajak tersebut sesuai dengan ketentuan untuk objek pajak barang jasa tertentu.

pemprov DKI
{{caption}}
Pajak Daerah Kalsel Tumbuh 11,26 Persen, Sinyal Kuat Ekonomi Kerakyatan Awal 2026

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

djpb kalsel
{{caption}}
Bapenda OKU Gandeng Kejaksaan, Optimalisasi Penyerapan PAD OKU Berlanjut di 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

bapenda oku
{{caption}}
Pemkot Pekanbaru Bidik Pendapatan Pajak Daerah Rp1,3 Triliun di Tahun 2026

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan strategi pendataan terpadu dan fokus pada sektor potensial.

bapenda pekanbaru
{{caption}}
Olahraga Padel Kena Pajak Hiburan, Gubernur Pramono: Yang Main Rata-Rata Orang Mampu

Pram juga menekankan bahwa kebijakan pajak hiburan untuk aktivitas olahraga tertentu telah diatur dalam undang-undang.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

insentif pajak
{{caption}}
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

asosiasi pengusaha hiburan
{{caption}}
DJP Sumbar-Jambi Catat Tren Positif Laporan Pajak Gunakan Coretax, Hampir Capai Target

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar-Jambi mencatat tren positif pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 menggunakan Coretax, mendekati target di tengah implementasi sistem baru dan relaksasi batas waktu.

coretax
{{caption}}
Windfall Tax Bisa Dongkrak Penerimaan Negara Rp66 Triliun, Ini Kata Celios

Penerapan Windfall Tax atas keuntungan tak terduga perusahaan batu bara dan nikel diproyeksikan Celios mampu meningkatkan penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah, di tengah kebutuhan APBN yang mendesak.

apbn
{{caption}}
Komisi I DPR: Menarik Pajak di Selat Malaka akan Menimbulkan Konflik Baru

Gagasan ini mencuat seiring posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi dunia layaknya seperti di Selat Hormuz.

berita update
{{caption}}
Insentif Dicabut, Minat Beli Mobil Listrik Terancam Anjlok

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

berita update
{{caption}}
Pencabutan Bebas Pajak Dinilai Tekan Adopsi Mobil Listrik

INDEF GTI berpendapat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengembangan elektrifikasi kendaraan di Indonesia.

berita update
{{caption}}
Ramai Isu Pajak Jalan Tol, Menkeu Purbaya: Nanti Saya Beresin, Harusnya Dianalisa Dulu

Ia bakal meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum kebijakan tersebut diputuskan.

berita update