LIVE

Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan

Jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

pajak hiburan
Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan
Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan (merdeka.com)

Kenaikan pajak ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Layanan Pijat dan Spa Kini Bisa Dilakukan di Rumah dengan Harga Terjangkau.  foto: istimewa
Layanan Pijat dan Spa Kini Bisa Dilakukan di Rumah dengan Harga Terjangkau.  foto: istimewa © 2023 fimela

Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan

Usaha Spa Masuk Kategori Kebugaran, Tidak Tepat Dikenakan Pajak Hiburan

Pengusaha yang bergerak di sektor industri hiburan menjerit, ketika pemerintah menaikan pajak sebesar 40-75 persen untuk kegiatan usaha hiburan, termasuk spa dan karaoke.


Kenaikan pajak ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari, menilai bahwa kegiatan usaha spa, pijat refleksi dan kebugaran lainnya tidak tepat jika dikenakan pajak hiburan.


"Spa itu kan bukan hiburan, dia itu kegiatan wellness tourism. Kalau dikenakan pajak hiburan, bisa merusak pariwisata kita. Pengunjung lebih memilih spa di Thailand karena tidak dikenakan pajak," kata Azril kepada merdeka.com, Jumat (19/1).

Spa menjadi salah satu tempat yang mampu memberikan kesegaran lebih, setelah melewati berbagai hari yang berat. (Gran Melia)
Spa menjadi salah satu tempat yang mampu memberikan kesegaran lebih, setelah melewati berbagai hari yang berat. (Gran Melia) © 2023 liputan6

Azril juga mendorong agar implementasi pajak hiburan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dapat ditunda hingga adanya persamaan standar nilai pajak di daerah.

Dia mengatakan, nilai pajak hiburan di Bali dan Aceh sangat wajar berbeda, namun yang harus diperhatikan adalah kesepahaman untuk menentukan nilai pajak hiburan antara Pemda dengan pemerintah pusat.


Sehingga, imbuhnya, pengusaha dapat mentolerir nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pusat, berdasarkan kesepahaman yang sama.

"Kalau menurut saya ini ditunda dulu karena ini akan menghancurkan pariwisata kita," ujarnya.


Perlu diketahui, pajak hiburan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan tersebut, disebutkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.


Pajak hiburan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak ini dibayarkan oleh konsumen sehingga pelaku usaha hanya memungut pajak yang telah ditetapkan. Pajak hiburan bahkan menjadi salah satu penopang penerimaan pajak di daerah.

Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (15/12/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pajak daerah tumbuh terutama didorong oleh peningkatan realisasi pajak dari sektor ekonomi yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel, hiburan, restoran, dan parkir.

Lagoon Spa di The Laguna Bali menjadi destinasi relaksasi sempurna untuk pengalaman memanjakan diri yang menenangkan. (The Laguna Bali)
Lagoon Spa di The Laguna Bali menjadi destinasi relaksasi sempurna untuk pengalaman memanjakan diri yang menenangkan. (The Laguna Bali) © 2023 fimela
Ilustrasi Pijat Wajah Credit: freepik.com
Ilustrasi Pijat Wajah Credit: freepik.com © 2023 fimela

Adapun penerimaan pajak daerah hingga November 2023 tercatat sebesar Rp212,26 triliun atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp204,51 triliun.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
Y
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Remaja Diperkosa hingga Melahirkan: 13 Orang Tes DNA, Hasilnya Identik dengan Kakek

{{caption}}
Kode Busana Billie Eilish Saat Jadi One Less Lonely Girl Justin Bieber di Coachella 2026

{{caption}}
Santainya Erling Haaland Meski Gabriel Hanya Dikartu Kuning Usai Menanduknya di Laga City vs Arsenal

{{caption}}
Viral Menu MBG Daging Sapi Keras Seperti Karet, Begini Respons Korwil SPPG Lampung

{{caption}}
BPOM: Penyalahgunaan Ketamin Meningkat Sejak 2022-2024

{{caption}}
Motif Penikaman Ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara Terungkap, Dipicu Dendam Lama

Topik Terkait
{{caption}}
Pengusaha Spa Terapis Gugat Pajak Hiburan 75 Persen, Mendagri Tito: MK Nanti akan Hadapi

Mendagri Tito menilai, gugatan yang dilayangkan pelaku usaha spa tersebut merupakan hak dari pelaku usaha atas regulasi pemerintah.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Mendagri Minta Pemda Beri Diskon Pajak Karaoke Cs di bawah 40 Persen: Untuk Lapangan Pekerjaan!

Tingginya pungutan pajak industri hiburan tersebut justru mengancam kelangsungan pariwisata Indonesia.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Tarif Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Hotman Paris Sapa Sri Mulyani: Hai

Hal ini terkait kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen hingga 75 persen yang memberatkan para pengusaha hiburan.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Aturan Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75 Persen Masih Dikaji MK, Tarif Kelab Malam & Spa Belum Naik

Aturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.

Pajak Hiburan Naik
{{caption}}
Protes Pengusaha: Pemerintah Salah Kaprah Golongkan Bisnis Spa ke Kelompok Hiburan

Bisnis SPA merupakan bagian dari kelompok perawatan kesehatan

Bisnis Spa
{{caption}}
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Luhut Instruksikan Tunda Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75 Persen, Begini Respons Bos Karaoke Inul Daratista

Menko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Pengusaha: Pajak Usaha SPA di Bali Idealnya 15 Persen, Bukan 40 Persen

Upaya peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait besaran pajak spa dan klasifikasinya ke jasa hiburan, diharapkan merevisi besaran tarif pajak spa.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Pengusaha Spa Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen, Begini Respons Sri Mulyani

Kementerian Keuangan mempersilahkan pelaku usaha spa untuk melakukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Pajak Hiburan Naik
{{caption}}
Hotman Paris dan Inul Daratista Protes Pajak Karaoke Hingga Spa Sentuh 75 Persen, Kemenkeu Jawab Begini

Pengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Pajak Hiburan Naik 75 Persen, Tarif Spa & Karoke hingga Kelab Malam Bakal Lebih Mahal

Mengingat pemerintah menaikkan pajak bagi penyedia jasa hiburan sebesar 40 persen - 75 persen.

Pajak Hiburan
{{caption}}
Temui Pj Gubernur Bali, Pengusaha Spa Sampaikan Keberatan Pajak 40 Persen

Keberatan itu disampaikan Ketua BPD PHRI Bali Prof Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.

CMA Bali
{{caption}}
Pajak Daerah Kalsel Tumbuh 11,26 Persen, Sinyal Kuat Ekonomi Kerakyatan Awal 2026

DJPb Kalsel mencatat Pajak Daerah Kalsel Tumbuh signifikan 11,26 persen pada Januari 2026, menandakan penguatan ekonomi kerakyatan dan kemandirian fiskal di wilayah tersebut.

djpb kalsel
{{caption}}
Bapenda OKU Gandeng Kejaksaan, Optimalisasi Penyerapan PAD OKU Berlanjut di 2026

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) OKU kembali memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk optimalisasi penyerapan PAD OKU. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara maksimal.

bapenda oku
{{caption}}
Pemkot Pekanbaru Bidik Pendapatan Pajak Daerah Rp1,3 Triliun di Tahun 2026

Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2026, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dengan strategi pendataan terpadu dan fokus pada sektor potensial.

bapenda pekanbaru
{{caption}}
Olahraga Padel Kena Pajak Hiburan, Gubernur Pramono: Yang Main Rata-Rata Orang Mampu

Pram juga menekankan bahwa kebijakan pajak hiburan untuk aktivitas olahraga tertentu telah diatur dalam undang-undang.

berita update
{{caption}}
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

insentif pajak
{{caption}}
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

asosiasi pengusaha hiburan
{{caption}}
Sandiaga Uno: Pajak Hiburan Batal Naik

Hal ini menyusul aksi protes yang dilayangkan para pengusaha yang mengeluhkan tingginya pajak hiburan tertentu.

meparekraf sandiaga uno
{{caption}}
Bali Turunkan Pajak Diskotek dan Kelab Malam, Jakarta Kapan?

Pemda Bali telah menggelar rapat bersama seluruh wali kota setempat untuk menyepakati besaran tarif pajak hiburan karaoke hingga spa di bawah 40 persen.

pajak hiburan
{{caption}}
Gibran soal Kenaikan Pajak Hiburan: Kayaknya Enggak Jadi

Kenaikan pajak hiburan tentu akan berdampak ke sejumlah daerah, seperti Yogyakarta, Solo dan Bali.

20240126
{{caption}}
Pajak Hiburan Naik hingga 75 Persen, Luhut: Kasihan, Nanti Bisa Tutup Semua

Luhut mengaku mendengar keluh kesah Hotman dan para pengusaha yang menolak kenaikan pajak hiburan mulai dari 40-75 persen.

hotman paris hutapea
{{caption}}
Daftar Tarif Pajak Hiburan Negara se-ASEAN, Indonesia Paling Horor

Pemilik Atlas Beach Club, Hotman Paris mengeluhkan aturan pajak hiburan yang naik hingga 75 persen.

hotman paris hutapea
{{caption}}
Hotman Paris Minta Presiden Jokowi Periksa Pejabat yang Buat Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan hingga 75 Persen

Jika pejabat tersebut tidak segera ditindak dan diganti maka bisa membahayakan perekonomian negara.

hotman paris hutapea