Rieke 'Oneng' Keras, Keputusan Mendagri Terkait Polemik 4 Pulau Aceh Terindikasi Kuat Cacat Hukum

Rieke Diah Pitaloka bahagia dengar kabar empat pulau yang disengketa telah ditetapkan tetap masuk wilayah Aceh.

Rieke Diah Pitaloka mendukung langkah Presiden Prabowo mengambilalih penyelesaian polemik Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Bahtra menilai ada empat hal yang perlu dilakukan terkait perebutan 4 pulau tersebut seperti penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

JK mengungkapkan empat pulau yang diklaim menjadi wilayah Sumatera Utara sebenarnya masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, Aceh.

Prabowo memutuskan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian dari Aceh.

Soal status kepemilikan empat pulau ini ternyata sudah berlangsung sejak 2007 silam

Keempat pulau itu ialah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Empat pulau yang sedang bersengketa yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Keempat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Kementerian Imigrasi.

Usulan tambahan anggaran Kementerian HAM sebesar Rp492,9 miliar memperlihatkan adanya dua agenda yang berjalan secara bersamaan.

Sepak bola terbesar di dunia itu tidak seharusnya dipandang sebatas kompetisi olahraga, melainkan ruang bersama yang mampu mempertemukan bangsa-bangsa.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban.

Kondisi tersebut dinilai telah memperparah persoalan kelebihan kapasitas lapas, sehingga pemerintah didorong segera menerbitkan peraturan presiden.

Anggota DPR RI mengusulkan Bali menjadi percontohan Sistem Imigrasi Terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan pengawasan WNA dan investasi di Pulau Dewata yang memiliki mobilitas tinggi, sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Pawai 1 Muharram berlangsung meriah di pusat Kota Banda Aceh.

Satgas PRR Pascabencana Sumatra terus memperkuat langkah mitigasi di sejumlah titik yang berpotensi mengalami bencana susulan di wilayah terdampak.

Kantor Imigrasi Banda Aceh meluncurkan inovasi Layanan Pasporia di Car Free Day, solusi praktis bagi warga yang ingin mengurus paspor tanpa kendala waktu kerja.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat Subulussalam segera fungsional, meski sempat terkendala logistik material, berkat inovasi dan strategi percepatan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kesiapan pemerintah memenuhi kebutuhan Ketahanan Pangan Aceh, termasuk cetak sawah baru dan irigasi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan distribusi pupuk subsidi Aceh berjalan lancar, bahkan telah mencapai 42 persen dari alokasi 2026. Simak detail upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan!