Rieke 'Oneng' Keras, Keputusan Mendagri Terkait Polemik 4 Pulau Aceh Terindikasi Kuat Cacat Hukum

Rieke Diah Pitaloka bahagia dengar kabar empat pulau yang disengketa telah ditetapkan tetap masuk wilayah Aceh.

Rieke Diah Pitaloka mendukung langkah Presiden Prabowo mengambilalih penyelesaian polemik Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Aceh atas 4 pulau

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penyelesaian polemik empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

Bahtra menilai ada empat hal yang perlu dilakukan terkait perebutan 4 pulau tersebut seperti penundaan eksekusi Keputusan Menteri Dalam Negeri.

JK mengungkapkan empat pulau yang diklaim menjadi wilayah Sumatera Utara sebenarnya masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, Aceh.

Prabowo memutuskan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian dari Aceh.

Soal status kepemilikan empat pulau ini ternyata sudah berlangsung sejak 2007 silam

Keempat pulau itu ialah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Empat pulau yang sedang bersengketa yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Keempat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Empat pulau itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang

Harus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia.

Ia bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka.

Rieke menegaskan, peringatan 71 tahun KAA yang berlangsung pada 18–24 April 1955 di Bandung menjadi pengingat dunia untuk menolak kolonialisme dan penindasan.

Ia mengungkapkan rasa syukur dan haru atas lahirnya payung hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini masih berada pada tahap awal setelah sebelumnya disahkan sebagai RUU inisiatif DPR pada awal Desember 2025.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa norma dalam RUU ini harus presisi agar kewarganegaraan tidak dijadikan komoditas.

Polres Nagan Raya Aceh menyelenggarakan operasi bibir sumbing gratis bagi masyarakat dan bayi hingga balita di RSUD Sultan Iskandar Muda, menunjukkan komitmen nyata dalam bidang kesehatan.

BKSDA Aceh mengerahkan tim untuk menangani individu Gajah Sumatra Bener Meriah yang dilaporkan masuk ke perkebunan warga, memicu kekhawatiran dan upaya pengusiran.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama DPRK bersepakat untuk memperpanjang status Perpanjangan PPPK Aceh Barat hingga tahun 2027, di tengah tantangan anggaran dan komitmen terhadap nasib pegawai.

Kantor Imigrasi Sabang mengambil tindakan tegas mendeportasi empat WNA dari negara berbeda setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal, menegaskan komitmen penegakan hukum keimigrasian.

Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat turut memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh.

Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat bencana hidrometeorologi selama 90 hari, langkah ini diambil guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.