4 Pulau Aceh

Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Aceh.

Informasi ini diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 16 Juni 2025.

Prabowo Subianto telah memutuskan 4 pulau sengketa yakni Pulau Panjang, Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sah milik Aceh secara administrasi.

Dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan arsip-arsip yang memuat informasi kewilayahan di berbagai kementerian/lembaga harus dirapikan

Mensesneg mengatakan belum ada penelitian resmi yang membuktikan keberadaan kandungan energi di 4 pulau yang menjadi sengketa Aceh dan Sumatera Utara.

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas terkait dinamika empat pulau di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara di tengah lawatan ke Rusia.

Muzakir menyebut sejumlah hal teknis akan dibicarakannya bersama JK tetapi tak bisa diungkap kepada publik.

Prabowo kemudian meminta agar kesepakatan tersebut diumumkan kepada masyarakat agar tidak menjadi ramai.

Reaksi Bobby Nasution usai 4 pulau yang menjadi polemik diputuskan masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

Keputusan Prabowo tepat dan bijak. Karena sesuai dengan dokumen dan fakta di lapangan.

DPR RI siap merevisi undang-undang terkait provinsi, kabupaten dan kota untuk mendetailkan batas wilayah lengkap dengan titik koordinat dari 4 pulau Aceh-Sumut

Mendagri Tito mengatakan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara terkait kepemilikan empat pulau sengketa hilang.

Prabowo memutuskan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian dari Aceh.

Saat Mensesneg Hadi mengumumkan keputusan itu, Bobby mengangguk pelan.

Keputusan ini berlandaskan dokumen dan data pendukung yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anggota DPR RI mengungkapkan, sejak 2009 Pemerintah Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat untuk mengoreksi terkait empat pulau yang menjadi sengketa.

Yusril menjelaskan, undang-undang pembentukan Provinsi Aceh Tahun 1956 tidak menyebutkan status empat pulau itu.

Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumut dalam rapat dengan Kemendagri terkait 4 pulau.