Membandingkan Klaim Aceh dan Sumut Dalam Kasus Sengketa Empat Pulau

Penampakan dokumen penyelamat 4 pulau sengketa yang sempat membuat Aceh dan Sumut tarik ulur.

Keputusan ini langsung mempertemukan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasutio

Prabowo Subianto secara resmi menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Aceh.

Keempat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Ketek.

Prabowo memutuskan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian dari Aceh.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumut dalam rapat dengan Kemendagri terkait 4 pulau.

Bima menegaskan, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah terkait aturan kepemilikan 4 pulau itu

Pria akrab disapa Mualem menegaskan Kemendagri harus mengembalikan empat pulau itu ke Aceh.

JK mengungkapkan empat pulau yang diklaim menjadi wilayah Sumatera Utara sebenarnya masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil, Aceh.

Keempat pulau itu ialah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.

Kini empat pulau itu menjadi milik Provinsi Sumatera Utara. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini kemudian menuai polemik.

Informasi ini diunggah oleh salah satu akun Facebook pada tanggal 16 Juni 2025.

Prabowo Subianto telah memutuskan 4 pulau sengketa yakni Pulau Panjang, Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek sah milik Aceh secara administrasi.

Dia dipercaya sebagai Panglima Perang GAM pada 2002 hingga tercapainya kesepakatan damai dengan pemerintah Indonesia.

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan arsip-arsip yang memuat informasi kewilayahan di berbagai kementerian/lembaga harus dirapikan

Mensesneg mengatakan belum ada penelitian resmi yang membuktikan keberadaan kandungan energi di 4 pulau yang menjadi sengketa Aceh dan Sumatera Utara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melibatkan berbagai pihak eksternal, termasuk akademisi, pakar, dan media massa, dalam proses validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) untuk meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan d

Gubernur dapat mengupayakan kompensasi melalui daerah lain yang masih memiliki ketersediaan lahan untuk menjaga luasan LBS.

SKB tersebut bertujuan memperkuat landasan hukum bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program penyediaan rumah bagi MBR.

Kemendagri terus memperkuat integrasi serta pemanfaatan data kependudukan dan kewilayahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Penghuni rumah mengaku belum pernah mendapatkan bantuan perumahan. Program BSPS merupakan bantuan pertama yang ia terima selama menempati rumah tersebut.

Pengalaman panjang yang dimiliki para praja dalam menjalankan tugas pemerintahan dari level paling bawah menjadi modal berharga.