Profil Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem Sempat Walk Out saat Didatangi Bobby Nasution

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjadi sorotan publik, usai memperjuangkan pemindahan status Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek yang diputuskan menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut).

Menanggapi polemik itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution berinisiatif mengajak Pemerintah Provinsi Aceh untuk bekerja sama mengelola keempat pulau tersebut.

Dia bahkan menyambangi Aceh, guna menemui Muzakir Manaf untuk membahas hal tersebut. Namun, kunjungan Bobby kurang mendapat sambutan hangat.

Sepotong video yang beredar di media sosial memperlihatkan Muzakir Manaf meninggalkan Bobby dalam sebuah pertemuan. Dia mengatakan tak ingin banyak bicara dengan Bobby.

“Silakan nanti bicara dengan bapak-bapak ini,” kata Mualem, panggilan akrab Muzakir Manaf, seperti dikutip dalam video.

Polemik empat pulau pun semakin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto turun tangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Muzakir Manaf, hingga Bobby Nasution menggelar rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).

Rapat yang dipimpin secara daring oleh Prabowo itu pun memutuskan, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), Pulau Mangkir Ketek (Kecil) yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri juga berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung dan kemudian tadi bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah melandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang (Besar), Pulau Mangkir Ketek (Kecil) adalah secara administratif, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, masuk ke wilayah administrasi Provinsi Aceh," kata Prasetyo Hadi, usai rapat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/6).

Merdeka.com pun merangkum profil Mualem yang sempat berkonflik dengan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebagai berikut:

Profil Muzakir Manaf

Muzakir Manaf atau yang dikenal sebagai Mualem merupakan seorang politikus kelahiran Aceh Timur pada 3 April 1964, sebagaimana dilansir dari dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Aceh, Mualem kini menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 bersama Wakil Gubernur Fadhlullah.

Mualem berasal dari keluarga petani. Kehidupan sederhana sejak kecil tidak menghalanginya untuk menjadi figur sentral dalam perjuangan Aceh.

Julukan Mualem disematkan bukan tanpa alasan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, sebutan ini diberikan kepada sosok yang memiliki penguasaan ilmu militer yang kuat serta mampu melatih pasukan secara taktis.

Julukan itu melekat erat pada dirinya, bahkan setelah masa konflik bersenjata berakhir dan Aceh memasuki era damai.

Hingga kini, gelar itu masih digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan kontribusinya.

Selain itu, karier politik Mualem juga cukup moncer. Pada 2012 dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Aceh mendampingi Guberbur Aceh Zaini Abdullah.

Lima tahun berselang, Mualem maju dalam Pemilihan Gubernur Aceh pada 2017. Namun, dia harus mengakui kemenangan rivalnya yang juga tokoh GAM, Irwandi Yusuf. Pada Pilkada saat itu Irwandi terpilih menjadi Gubernur Aceh.

Hingga pada Pilkada Aceh 2024 lalu, Mualem yang berpasangan dengan Fadhlullah menang dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih. Keduanya dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian di Gegung DPR Aceh pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pendidikan

• SDN Seuneudon Kabupaten Aceh Utara

• SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur

• SMA Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara

Karier

• Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002 - 2005)

• Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) (2005 - 2016)

• Ketua Umum Partai Aceh (PA) (2007 - sekarang)

• Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra Aceh (2013 - 2016)

• Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (1986 - 2005)

• Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase (1998 - 2002)

• Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (1998 - 2002)

• Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh (2012 - 2016)