Sengketa 4 Pulau Di Aceh

DPR RI siap merevisi undang-undang terkait provinsi, kabupaten dan kota untuk mendetailkan batas wilayah lengkap dengan titik koordinat dari 4 pulau Aceh-Sumut

Mendagri Tito mengatakan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumatera Utara terkait kepemilikan empat pulau sengketa hilang.

Prabowo memutuskan empat pulau yang sebelumnya menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara akan tetap menjadi bagian dari Aceh.

Keputusan ini berlandaskan dokumen dan data pendukung yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anggota DPR RI mengungkapkan, sejak 2009 Pemerintah Provinsi Aceh meminta pemerintah pusat untuk mengoreksi terkait empat pulau yang menjadi sengketa.

Yusril menjelaskan, undang-undang pembentukan Provinsi Aceh Tahun 1956 tidak menyebutkan status empat pulau itu.

Sengketa ini bermula dari perbedaan hasil verifikasi antara tim dari Sumatera Utara dan Aceh.

Kemendagri menggelar rapat sebelum memberikan putusan final soal sengketa 4 pulau antar Aceh dengan Sumut.

Pemerintah Aceh menyiapkan dokumen kesepakatan bersama 1992 antara Pemerintah Aceh dan Sumut dalam rapat dengan Kemendagri terkait 4 pulau.

Bima menegaskan, tidak ada keputusan yang tidak bisa diubah terkait aturan kepemilikan 4 pulau itu